Dewa 19 Isi Acara Kementrian PKP, Ahmad Dhani: Gratis

Jakarta, VIVA – Peluncuran logo baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diwarnai kontroversi setelah kehadiran grup musik Dewa 19 dalam acara tersebut. Kehadiran band yang dikomandoi oleh Ahmad Dhani itu menuai kritik dari publik, terutama karena acara ini digelar di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.  

Menanggapi kritik tersebut, Ahmad Dhani memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 21 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa Dewa 19 tidak menerima bayaran atas penampilannya dalam acara yang digelar oleh Kementerian PKP. Scroll lebih lanjut ya.

"Dewa 19 gratis untuk pemerintahan Prabowo," tulis Ahmad Dhani dalam unggahannya yang disertai sebuah video.  

Dalam video tersebut, Ahmad Dhani tampak berbicara di hadapan para personel Dewa 19 di sebuah ruangan. Ia menegaskan bahwa penampilan bandnya di acara Kementerian PKP murni atas dasar pertemanan dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait.  

"Halo teman-teman semua, khususnya teman-teman wartawan! Besok Dewa manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menterinya, sahabat saya. Kita mainnya gratis," ujar Dhani.  

Pernyataannya pun kembali dipertegas. "(Kami) tidak dibayar karena persahabatan kita, oke?" ucapnya, yang disambut dengan tepuk tangan dari mereka yang hadir di ruangan tersebut.  

Namun, pernyataan tersebut tampaknya tidak meredam kritik publik. Justru, di kolom komentar unggahannya, banyak warganet yang tetap mempertanyakan keputusan pemerintah mengundang Dewa 19 dalam situasi yang seharusnya menuntut efisiensi anggaran.  

Seorang pengguna media sosial menulis, "Tenda, listrik, dan lain-lainnya gratis juga, Pakde? Ini bukan masalah gratis atau tidak, tapi tentang sensitivitas terhadap kehidupan masyarakat. Apalagi Pakde wakil rakyat, nah rakyat yang mana yang Pakde wakili?"

"Bukan soal gratis atau pakai duit negara. Lead by example—bertindak dengan cara yang menunjukkan kepada orang lain bagaimana seharusnya bertindak. Ketika dia berkata efisiensi anggaran, dia seharusnya menjadi yang terdepan dalam hal itu," tulis warganet lainnya.  

Tak sedikit pula yang mempertanyakan aspek etika dan kemungkinan adanya konflik kepentingan. 

"Bukannya malah jadi gratifikasi kalau seperti ini? Apa makna gratifikasi sudah bergeser sekarang? Memang tidak menggunakan APBN untuk bayar honor, tapi apakah tidak pernah belajar soal gratifikasi dan konflik kepentingan?" ujar komentar lain.  

Halaman Selanjutnya

Namun, pernyataan tersebut tampaknya tidak meredam kritik publik. Justru, di kolom komentar unggahannya, banyak warganet yang tetap mempertanyakan keputusan pemerintah mengundang Dewa 19 dalam situasi yang seharusnya menuntut efisiensi anggaran.