Reaksi Bahlil Usai Diprotes Warga Terkait Aturan Beli Gas Melon: Niat Saya Baik

Jakarta, VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendapat protes dari warga Cibodas, Kota Tangerang, Banten, saat meninjau distribusi gas LPG 3 kg alias gas melon.

Dalam potongan video yang tersebar, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon setelah aturan baru tentang pembelian LPG diterapkan

"Kami sudah dua minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita bahwa pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya gas dihilangkan? Rp12.500 kita ambil Rp20.000, pemerintah perhitungkan ga? langkah dari distributor sampai ke konsumen berapa? Kami tidak membela siapa-siapa, kami hanya butuh dapur kami tetap mengepul. Kami jualan harus jalan, jangan dimiskinkan kami," ujar salah seorang warga yang lakukan protes ke Bahlil.

Menanggapi keluhan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa aturan pembelian LPG 3 kg merupakan kebijakan yang telah dikaji secara mendalam. Ia menjelaskan bahwa pengecer kini dijadikan sub-pangkalan agar distribusi gas lebih teratur dan tepat sasaran.

"Saya ini juga kan sebagai rakyat bapak, niat saya itu baik," kata Bahlil kepada warga yang protes.

Menurutnya, kebijakan ini sudah ada sejak 2023 dan merupakan tindak lanjut dari hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan adanya penyalahgunaan di tingkat pengecer. 

Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan distribusi gas menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan penataan. Perintah Bapak Presiden jelas, masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan LPG 3 kg," tegasnya.

Bahlil juga memastikan bahwa mulai hari ini, pengecer dapat kembali menjual gas melon, tetapi dengan status baru sebagai sub-pangkalan. 

Ia menekankan bahwa setiap pembelian gas harus menggunakan KTP agar subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran.

"Kalau beli harus pakai KTP. Kalau tidak pakai KTP, mau pakai apa? Kami ingin agar LPG 3 kg yang disubsidi benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga yang terukur dan terjangkau sesuai dengan program pemerintah," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengecer untuk kembali berjualan sambil diproses menjadi sub-pangkalan. 

Langkah ini diambil agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga yang wajar.

Halaman Selanjutnya

"Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan penataan. Perintah Bapak Presiden jelas, masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan LPG 3 kg," tegasnya.