Putu DPR Minta Pemerintah Bangun Konsep Blueprint Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- istimewa
Jakarta - Pekerja migran Indonesia atau PMI asal Bali inisial NKM diduga jadi korban tindak pidana penjualan orang (TPPO) di Colombo, Srilanka. NKM memilih jadi pekerja migran karena tergiur pekerjaan dengan iming-iming janji gaji besar.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyoroti nasib NKM. Dia prihatin karena masih ada pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan secara tak manusiawi dan tak sesuai dengan perjanjian kerja.
Dia mengatakan pekerja migran itu tertarik dengan gaji besar serta persyaratannya cukup mudah. Tapi, saat berada di luar negeri, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai. Banyak pekerja migran akhirnya memutuskan kembali. Tapi, tak jarang tempatnya bekerja malah minta uang tebusan dan denda.
Terkait NKM, Putu mesti turun tangan dengan meminta Dubes RI untuk Srilanka, Dewi Gustina Tobing. Dia melobi Dewi agar bisa bantu fasilitasi pemulangan NKM ke Tanah Air.
"Saya sudah berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Ibu Dewi Tobing selaku dubes Indonesia untuk Srilanka agar bergerak cepat, sigap tanggap membantu NKM," kata Putu, dalam keterangannya, Rabu, 28 Juni 2023.
Dia mengaku bersyukur baru dapat kabar hari ini, rencananya NKM akan dipulangkan pada Kamis esok dari Srilanka. "Langkah cepat KBRI Srilanka memanggil perusahaan bersangkutan dan memulangkan NKW ini patut diapresiasi," tutur legislator asal Bali tersebut.
Putu juga berharap agar pemerintah RI membangun konsep blueprint dan menjalankan roadmap untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Kata dia, perlindungan ini mencakup perlindungan hukum, ekonomi, sosial, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan serta pemberdayaan ekonomi.
"Selama saya di BKSAP, saya sering sekali berkeliling negara dan mendapatkan laporan bahwa PMI kita banyak mendapat perlakuan tidak layak saat bekerja di luar negeri," jelas Anggota DPR Fraksi Demokrat itu.
Menurut Putu, dari laporan yang diterimanya, pekerja migran Indonesia dapat perlakuan tidak layak sehingga akhirnya diekspoloitasi untuk hal tak benar. Bahkan, kata dia, ada yang belum dibayar, disiksa, hingga ditipu.