Kronologi Kasus Donald Trump Sampai Resmi Dimakzulkan DPR AS

VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat telah memberikan suara pada Rabu, 18 Desember 2019 waktu setempat untuk memecat Presiden Donald Trump dari jabatannya. Trump dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres AS dalam melakukan tugas penyelidikan. Donald Trump dimakzulkan DPR melalui pemutungan suara alias voting.

Masalah ini selanjutnya akan digulirkan ke persidangan Senat untuk menentukan apakah Trump akan dicopot dari jabatannya atau tidak. Hal ini nampak mustahil mengingat Senat AS dikendalikan oleh partai pengusung Trump, Partai Republik.

Kronologi kasus yang mengarahkan Trump pads pemakzulan, seperti dikutip Channel News Asia.

25 Juli 2019 : Panggilan telepon Trump-Zelensky

Trump melakukan percakapan telepon selama 30 menit dengan Presiden baru Ukraina, Volodymyr Zelensky, seorang mantan komedian profesional yang terpilih sebagai presiden pada bulan Mei.

Sebelumnya pada bulan Juli, Trump tanpa penjelasan menangguhkan ratusan juta dolar dalam bentuk bantuan militer ke Ukraina yang telah disetujui oleh Kongres.

12 Agustus 2019 : Seorang whistleblower melaporkan pengaduan

Seorang pelapor rahasia anonim di komunitas intelijen AS mengajukan keluhan internal tentang panggilan telepon Trump-Zelensky, menyebutnya  sebagai masalah mendesak.

11 September 2019 : Uang diberikan oleh Gedung Putih

Bantuan militer ke Ukraina dirilis oleh Gedung Putih

24 September 2019 : Investigasi Pemakzulan

Setelah berhari-hari muncul laporan bahwa Trump mendorong Zelensky untuk menyelidiki Joe Biden, saingan potensial Trump dari Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden 2020 dan anaknya, maka pihak Demokrat di DPR AS mengumumkan dimulainya penyelidikan pemakzulan karena penyalahgunaan kekuasaan.

25 September 2019 : Transkrip percakapan telepon diungkap

Gedung Putih merilis transkrip kasar panggilan telepon Trump-Zelensky. Dalam transkrip ditemukan bahwa presiden berulang kali meminta pemimpin Ukraina untuk menyelidiki Bidens dan untuk menilai masalah tersebut dengan Rudy Giuliani, pengacara pribadi Trump dan dengan Jaksa Agung Bill Barr.

26 September 2019 : Pengaduan whistleblower diungkapkan

Komite Intelijen DPR mengeluarkan keluhan pengaduan, yang menuduh Trump telah menggunakan kekuatan jabatannya untuk meminta campur tangan dari negara asing dalam pemilu AS 2020.

Laporan itu juga menuduh pejabat Gedung Putih berusaha untuk mengunci akses ke transkrip panggilan karena sifatnya yang sensitif secara politis.