Freeport Keenakan Nikmati Fasilitas di Indonesia
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai, PT Freeport Indonesia sudah terlalu keenakan saat melakukan operasinya di Indonesia. Bahkan, dengan segudang fasilitas dan insentif yang Freeport nikmati, perusahaan tersebut dinilai seolah-olah tidak menghargai pemerintah.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengaku geram dengan tingkah Freeport di Indonesia. Langkah Freeport yang berencana mengajukan arbitrase menunjukkan bahwa perusahaan Negeri Paman Sam itu tidak menghargai fasilitas yang diberikan pemerintah selama ini.
"Mereka mungkin merasa keenakan, terus terang saja saya katakan mereka merasa keenakan, dengan mendapatkan keuntungan yang mereka nikmati, fasilitas yang mereka nikmati," kata Bambang dalam forum diskusi bertajuk "Bagaimana Nasib KK Freeport," di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta, Senin 20 Maret 2017.
Ia membandingkan dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang telah bersedia mengubah statusnya dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Bahkan, kata dia, PT Amman bersedia membangun smelter sebagaimana yang disyaratkan oleh pemerintah.
"Loh, sekarang begini aja logikanya. PT Amman itu sama kan dia kehilangan 41 ribu hektare, hanya 25 ribu hektare yang dia pertahankan, kemudian sekarang dia malah komitmen investasi US$9 miliar, kan sebenarnya harus sama itu," kata dia.
Selain itu, lanjut Bambang, Amman saat ini pun menyatakan akan mengembangkan tambang fase tujuh dan mulai melakukan eksplorasi di kawasan Dodo Rinti, Sumbawa. Kemudian, Amman juga komitmen akan membangun smelter di Sumbawa dengan kapasitas 1,5 juta ton konsentrat per tahun.
"Makanya sebetulnya saya kok bingung juga ini, yang satu oke-oke saja, yang satu ndak, tapi memang yang satu ini (Amman) memang di-take over oleh orang nasional dan terpercaya.” (mus)
Bos Freeport Ungkap Update Terbaru soal Penambahan Saham Pemerintah 10 Persen
Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan update terkait negosiasi penambahan saham 10 persen oleh Pemerintah.
