Difteri Tidak Pernah Hilang di Indonesia
- VIVA/Muhamad Solihin
Kemudian ada surat edaran dari Ibu Menteri Kesehatan kepada para gubernur, para bupati, kenapa Ibu Menteri mengirim surat kepada Gubernur dan Bupati,karena levelnya ini memang level multisektor, supaya Gubernur, Bupati memerintahkan seluruh aparat, kepada kepala dinasnya untuk hati-hati, tapi ternyata belum mendapat respons yang baik, kemudian terjadilah seperti sekarang ini. Karena apa? Di tahun 2017 ini sendiri, Menteri Kesehatan itu telah mengeluarkan Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang imunisasi.
Di situ dikatakan, apabila terjadi Kejadian Luar Biasa maka tindakan yang harus dilakukan adalah ORI. Jadi ORI ini adalah perintah peraturan menteri, enggak usah lagi nunggu pusat, sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini. Terus terang saja,kalau terjadi KLB di salah satu kecamatan saja, kemudian kabupaten melakukan tindakan-tindakan yang tadi harusnya dilakukan, selesai itu sebenarnya difteri, tidak akan menyebar kemana-mana, jadi tidak meluas seperti ini. Saya tidak mau menyalahkan siapapun yang ada, yang penting bagaimana kita bisa belajar dari hal seperti ini.
Kalau kita katakan dari 772 ini, itu sebenarnya berapa provinsi yang status KLB?
Sekarang sampai saat ini sudah 28 provinsi yang melaporkan, di 142 kabupaten/ kota yang ada. Jadi kalau kita hitung dari yang paling Barat, Aceh sampai ke Timur, justru beban yang paling berat itu di wilayah Barat dibandingkan di wilayah Timur. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita semua.
Kenapa bisa di wilayah Barat yang banyak?
Karena kepadatan wilayah penduduk. Penduduk di Barat itu lebih banyak dibandingkan di Timur. Ingat, penularan difteri ini adalah melalui droplet, partikel air kecil (seperti hujan rintik-rintik) yang mungkin dihasilkan ketika seseorang batuk atau bersin. Jadi kalau dia batuk atau bersin jelas ini yang paling berbahaya karena akan merangsang lendir dari bagian tenggorokan untuk keluar, kalau keluar dan kena percikan maka bisa tertular. Makin padat orang, maka kemungkinan penularan itu lebih besar. Jadi 28 provinsi dari 34 provinsi sudah melaporkan, di 142 kabupaten/ kota dari total 514-an Kabupaten/kota seluruh Indonesia, artinya tidak di setiap provinsi dan di setiap kabupaten/kota itu ada kasus.
