39 Tewas dalam Aksi Protes Kenaikan Pajak di Kenya, Ratusan Luka-luka

Nairobi – Polisi Kenya menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan di ibu kota Nairobi, pada Selasa, 2 Juli 2024. Hal itu terjadi setelah aktivis pemuda menyerukan protes menyusul kekerasan mematikan yang terjadi selama demonstrasi anti kenaikan pajak bulan lalu.

Para aktivis telah meningkatkan kampanye mereka melawan Presiden William Ruto meskipun pekan lalu presiden mengumumkan bahwa ia tidak akan menandatangani rancangan undang-undang kenaikan pajak yang memicu protes.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNCHR) mengatakan pada hari Senin, 1 Juli 2024, bahwa 39 orang telah tewas dan 361 orang terluka selama dua minggu demonstrasi.

"Kami mengutuk penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional," kata KNCHR, dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 2 Juli 2024.

Pada Selasa pagi, kawasan pusat bisnis Nairobi, yang menjadi fokus demonstrasi sebelumnya, melihat toko-toko tutup dan polisi secara sporadis menembakkan gas air mata ke arah kerumunan yang berkumpul.

Politisi lokal John Kwenya mengungkapkan rasa frustrasinya atas penutupan toko-toko tersebut, dan mengatakan bahwa tidak ada peringatan apapun dari presiden meskipun terjadi penjarahan pada Kamis lalu.

"Mereka takut. Saya suruh masyarakat buka usaha, tapi sebagian besar takut, malah pindah barang dari toko," ungkap Kwenya.

"Ini adalah sabotase ekonomi. Demonstrasi terakhir bukanlah generasi Z, mereka adalah preman," sambung Kwenya.

Namun, di tempat lain di negara ini, TV Kenya menunjukkan massa yang lebih besar melakukan aksi unjuk rasa di kubu oposisi pesisir Mombasa, dan kehadiran polisi dalam jumlah besar di Kisumu, Nakuru dan Nyeri.

Setelah pengumuman pemungutan suara, massa menggeledah kompleks parlemen di Nairobi tengah dan sebagian dibakar ketika polisi menembakkan peluru tajam ke arah pengunjuk rasa.

Ruto mengatakan dalam sebuah wawancara televisi pada hari Minggu, 30 Juni 2024, bahwa 19 orang telah kehilangan nyawa mereka, namun ia membela keputusannya untuk memanggil angkatan bersenjata untuk mengatasi kerusuhan tersebut dan bersikeras bahwa dia tidak bertanggung jawab atas masalah ini.

Ini adalah krisis paling serius yang harus dihadapi presiden tersebut sejak ia menjabat pada September 2022, setelah pemilu yang sangat memecah belah di negara itu.

Catat, Ini Syarat Utama Warga Jakarta Bisa Bebas PBB 2025

Simak syarat pembebasan pokok PBB-P2 sebesar 100 persen bagi objek hunian tertentu yang diatur dalam penerapan Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025.

VIVA.co.id

31 Mei 2025