Presiden Yoon Umumkan Darurat Militer, Pejabat Korsel Ramai-ramai Mundur
- AP Photo/Manu Fernandez)
Seoul, VIVA – Langkah Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol yang mengumumkan darurat militer membuat negara itu jadi sorotan internasional. Meski sudah dicabut karena menuai protes, kebijakan Yoon Suk Yeol soal darurat militer dicap kontroversial.
Imbas kebijakan yang heboh itu, para pembantu senior Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk kepala stafnya, mengundurkan diri secara massal pada Rabu, 4 Desember 2024. Mundur massal pejabat lingkaran Yoon itu disampaikan kantor kepresidenan. Deretan pejabat yang mundur termasuk Chung Jin-suk yang menjabat kepala staf kepresidenan.
Lalu, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, dan Sung Tae-yoon, kepala staf kebijakan, serta tujuh pembantu senior lainnya.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
- Im Hun-jung/Yonhap via AP
Mengutip dari The Korea Times, Rabu, 4 Desember 2024, pengunduran diri tersebut disampaikan setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, 3 Desember 2024.
Langkah mendadak Yoon itu karena menuduh pihak oposisi sebagai kekuatan anti-negara yang bisa beri ancaman dengan mosi pemakzulan. Selain itu, pihak oposisi yang bisa membuat rancangan anggaran yang diperkecil.
Presiden Yoon itu juga menyampaikan dalam pidatonya yang disiarkan televisi bahwa langkah penerapan darurat militer akan membantu membangun kembali. Selain itu, bisa melindungi negara dari jurang kehancuran nasional.
Yoon juga bilang akan memberantas pasukan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.
“Saya akan melenyapkan pasukan anti-negara secepat mungkin dan menormalkan negara,” kata Yoon.
Dia pun meminta rakyat Korsel agar masih percaya terhadapnya.
Tak lama kemudian, Yoon mencabut kebijakan darurat militer. Sebab, penolakan yang meluas termasuk dari parlemen membuat Majelis Nasional pada Rabu pagi menuntut Yoon untuk mencabut kebijakan tersebut.
Dudung soal Isu Skenario Darurat Militer: Saya Belum Dengar
Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Dudung Abdurachman mengaku belum mendengar adanya skenario menuju penetapan status darurat militer.
