Menkeu Israel: Rencana Trump Relokasi Warga Gaza Hampir Terbentuk

VIVA Militer: Warga Palestina merebut tank Merkava militer Israel
Sumber :
  • AP/Yousef Masoud

Tel Aviv, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich mengungkapkan bahwa rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ‘mulai terbentuk’, kendati terus mendapat penolakan luas dari pemerintah di wilayah tersebut.

Agak Laen! Trump Akan Gelar Pertarungan UFC di Halaman Gedung Putih

"Rencana ini mulai terbentuk, dengan tindakan berkelanjutan yang dikoordinasikan dengan pemerintah (AS)," kata Smotrich dalam sebuah acara di parlemen Israel, pada Minggu, 9 Maret 2025.

Dia juga menambahkan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk membentuk badan pengelola yang akan mengawasi pemindahan.

Shutdown AS Masih Berlangsung, PHK Massal 750.000 PNS di Depan Mata?

"Ini berpotensi menciptakan perubahan bersejarah di Timur Tengah dan bagi negara Israel," tambah Smotrich, dikutip dari Alarabiya, Senin 10 Maret 2025.

Polisi London Tangkap Ratusan Pendukung Palestine Action

Menkeu Israel ini telah berulang kali mendukung dimulainya kembali perang melawan Hamas dan telah menyatakan dukungan untuk membangun kembali kehadiran permanen Israel di wilayah tersebut.

Selain itu, menurut Smotrich, rencana yang diusulkan oleh Trump akan mengharuskan ditemukannya negara yang bersedia menerima sebagian dari 2,4 juta penduduk Jalur Gaza.

“Ini melibatkan identifikasi negara-negara kunci, pemahaman kepentingan mereka, baik dengan AS maupun dengan kita dan pembinaan kerja sama,” ujarnya.

Melaksanakan rencana tersebut, yang disambut baik oleh para pemimpin Israel lainnya tetapi dikecam oleh Palestina, pemerintah Arab, dan beberapa pemimpin dunia, akan menjadi operasi logistik yang sangat besar.

“Sekadar memberi gambaran, jika kita memindahkan 10.000 orang sehari, tujuh hari seminggu, itu akan memakan waktu enam bulan,” ujarnya.

“Jika kita memindahkan 5.000 orang sehari, itu akan memakan waktu satu tahun. Tentu saja, ini dengan asumsi kita memiliki negara yang bersedia menerima mereka, tetapi ini adalah proses yang sangat, sangat, sangat panjang,” kata Smotrich menambahkan.

Para ahli mengatakan bahwa memindahkan warga Gaza secara paksa akan menjadi pelanggaran hukum internasional. Hanya beberapa hari setelah ia menjabat, Trump memicu kemarahan global ketika ia menyarankan AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah,” seraya memaksa penduduk Palestina untuk pindah ke negara tetangga Mesir dan Yordania.

Minggu lalu, sebuah usulan balasan Arab terhadap rencana Trump diajukan, dengan beberapa negara Islam dan pemerintah Eropa mendukungnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya