Presiden Abbas di Sidang PBB: Hamas Harus Lepas Senjata dan Tak Wakili Palestina
- Al Jazeera
New York, VIVA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa kelompok Hamas tidak mewakili rakyat Palestina maupun perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan.
Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya melalui sambungan video di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2025, setelah dirinya dan delegasi Palestina ditolak visa oleh pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.
Pidato Abbas menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam forum internasional tersebut, seiring meningkatnya desakan dunia untuk mengakui negara Palestina merdeka.
Abbas Tegas Tolak Aksi Hamas 7 Oktober
Dalam pidatonya, Abbas menyinggung serangan Hamas terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober lalu. Menurutnya, tindakan itu justru merugikan perjuangan rakyat Palestina.
“Meski rakyat kami sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, kami menolak apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Itu tidak mewakili rakyat Palestina, tidak mewakili perjuangan kami untuk kebebasan dan kemerdekaan,” kata Abbas dalam video virtual di sidang PBB New York AS, Kamis 25 September 2025 dikutip Al Jazeera.
Presiden Palestina Abbas berpidato secara virtual di PBB
- Al Jazeera
Abbas menegaskan bahwa Jalur Gaza tetap bagian integral dari negara Palestina. Karena itu, ia menyatakan Otoritas Palestina siap memikul tanggung jawab penuh atas pemerintahan dan keamanan di Gaza.
“Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan. Mereka, bersama kelompok bersenjata lain, harus menyerahkan senjata sebagai bagian dari proses membangun negara dengan satu hukum dan satu aparat keamanan,” tegasnya.
Gaza Harus Dikembalikan ke Palestina
Abbas juga menegaskan bahwa Gaza tidak boleh dipisahkan dari Palestina. Ia menolak keras rencana Israel untuk mengusir warga Gaza maupun memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat.
“Kami ingin satu negara Palestina, satu hukum, dan satu aparat keamanan yang sah. Kami tidak ingin negara bersenjata, yang kami inginkan adalah negara berdaulat yang damai,” ujarnya.
Abbas menyebut pihaknya siap menjalankan tanggung jawab pemerintahan di Gaza melalui komite administratif sementara, yang kemudian akan disatukan dengan Tepi Barat dengan dukungan internasional.
Kritik Abbas ke Israel dan PBB
Selain menolak Hamas, Abbas kembali menyoroti agresi Israel yang menurutnya sudah berlangsung sejak Nakba 1948. Ia menuding Israel melakukan genosida, perampasan tanah, hingga pembunuhan warga sipil Palestina di bawah perlindungan tentara.
Ia juga menyindir PBB yang dinilai gagal menegakkan ratusan resolusi terkait Palestina. “Lebih dari seribu resolusi telah dikeluarkan, tapi tidak ada satu pun yang dijalankan. Dunia tidak bisa hanya berbicara, PBB harus bertindak,” ujarnya.
