Mediasi Haris Azhar-Fatia KontraS dengan Luhut Ditunda
- Istimewa/VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
VIVA – Mediasi antara Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunda.
Agenda itu disebut dibatalkan Polda Metro Jaya. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Haris dan Fatia, Pieter Ell. Kata dia, rencana mediasi itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
"Sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata oh ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik. Ditunda untuk waktu yang (belum) ditentukan," ujarnya di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 21 Oktober 2021.
Dia mengungkapkan, alasan penyidik menunda proses mediasi karena ada kegiatan lain. Penyidik, lanjut Pieter, belum menentukan agenda ulang mediasi tersebut.
Aktivis HAM Haris Azhar
- tvOne
"Dengan alasan kedinasan, jadi alasan kedinasan dari penyidik. Sehingga acara atau rencana mediasi hari ini ditunda untuk waktu yang akan ditentukan oleh penyidik," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, proses mediasi adalah langkah dari penyidik guna menyelesaikan kasus ini. Penyidik Polda Metro Jaya berpedoman pada instruksi Kapolri sehingga berencana melakukan mediasi.
"Saya tekankan inisiatif dari penyidik sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 dan juga TR dari Kapolri," katanya.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida ke kepolisian karena merasa nama baiknya telah dicemarkan dan difitnah.
Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar.
Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
Terlibat Aksi Demo Rusuh di Jakarta, Polisi Tetapkan 43 Orang Tersangka
Polisi menetapkan 43 tersangka terkait aksi demo rusuh di gedung DPR/MPR RI Senayan dan sejumlah lokasi lainnya di Jakarta, sejak 25 Agustus hingga 31 Agustus 2025.
