Mujahid 212 Minta Anies Tak Izinkan Gala Dinner Miyabi di Jakarta
- Syaeffulah/VIVAnews.
VIVA - Mujahid 212 meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tak memberi izin penyelenggaraan rencana gala dinner eks aktris film dewasa Maria Ozawa di salah satu hotel bintang lima di Jakarta. Rencananya, gala dinner itu diselenggarakan pada 5 Juni 2022 mendatang.
"Anies idealnya tidak berikan izin penyelenggaraan," kata mantan juru bicara Habib Rizieq Shihab, Damai Hari Lubis, saat dikonfirmasi, Selasa, 17 Mei 2022.
Jatuhkan Nama Baik Anies
Mungkin, lanjutnya, isu Miyabi datang menghibur warga Ibu Kota bertujuan politis menjatuhkan nama baik mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu di penghujung kinerjanya. Karena, kata dia, bisa jadi acara hiburan ini jadi ajang jebakan batman buat Anies.
"Tokoh yang banyak disebut sebagai bakal capres (calon presiden) 2024," ujarnya.
Baca juga: Viral Foto Editan Anies Bersama 7 Presiden Indonesia
Penolakan Sudah Ramai di Media Sosial
Lebih lanjut, dia mengatakan sudah ramai penolakan dari warga Jakarta dan sekitarnya di media sosial. Maka dari itu, dia menyebut sebaiknya panitia penyelenggara membatalkan acara yang nir manfaat, malah selain mudhorat atau Anies yang bersikap tegas seperti selama ini. Seperti memanggil pihak penyelenggara, menyampaikan tertulis larangan terhadap acara Miyabi tersebut.
"Yang dikhawatirkan suara suara negatif yang ada pada puncaknya menjadi rawan provokasi hingga akan ganggu kondusivitas Ibukota DKI Jakarta," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, penolakan suara masyarakat ini bisa jadi akan berkembang lalu akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Atau kelompok orang-orang sembunyi tangan yang justru meramaikan dengan tuduhan intoleran lalu menyudutkan kelompok lainnya sebagai 'kadrun dan pendukung khilafah' jika ada masyarakat yang menolak gala dinner Miyabi atau nama lain Maria Ozawa yang dikenal sebagai artis porno.
Tuai Polemik, Chico Hakim Ingatkan Raperda KTR DKI Pertimbangkan Realitas Sosial Ekonomi
Penyusunan Raperda DKI Jakarta yang tengah difinalisasi oleh DPRD DKI Jakarta menuai penolakan dari sejumlah pihak.
