Pemprov DKI Bikin QR Code Buat Beli Gas LPG 3 kg, Warga Luar Jakarta Tak Bisa Beli

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuat QR code bagi warga yang hendak membeli gas LPG 3 kilogram (kg). Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Hari Nugroho mengklaim banyak warga luar yang membeli gas di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa QR Code itu berguna untuk warga Jakarta yang hendak membeli gas LPG 3 kg.

"Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS," ujar Hari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Hari menjelaskan, subsidi yang tepat sasaran ini bisa menunjukkan jumlah pasti penggunaan gas elpiji di Jakarta. Nantinya, data itu bisa menjadi kajian agar tak ada kelangkaan gas di Jakarta.

Di sisi lain, selama ini pedagang di pangkalan gas hanya mengecek apakah pembeli itu membawa KTP atau tidak. Namun, tidak diperiksa apakah mereka KTP DKI, sehingga banyak warga daerah lain yang datang ke Jakarta untuk membeli gas bersubsidi.

"Begitu di-tap nanti, lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan. Selama ini pangkalan (mengecek) KTP ada, (ya sudah) jual, jual, jual. Mau KTP dari mana, saya gak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima," ucapnya. 

Kendati demikian, nantinya penggunaan gas bersubsidi di Jakarta akan lebih diperketat, yakni hanya orang berpenghasilan rendah yang berhak membeli gas melon ini. 

"Siapa (warga ber-KTP) DKI ya? Orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil 1, desil 2, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan gak boleh. Kita (warga mampu) sudah 12 kilo atau yang jaringan gas," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan QR Code untuk warga Jakarta agar bisa membeli gas LPG 3 kilogram (kg). Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan hal itu dilakukan guna mendata siapa saja yang membeli gas LPG 3 kg.

"Kemudian tadi saya katakan, bagaimana bisa tahu yang membeli dalam jumlah banyak itu siapa? Kami berkenan memberikan rencana. Kalau kemudian semua transaksi dilakukan secara QRIS (QR Code), ataupun secara perbankan," kata Eli saat rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Eli kembali menjelaskan, QR Code itu bisa mendata siapa saja yang membeli gas dan berapa banyak gas yang dibeli. Maka itu, kata dia, subsidi yang diberikan akan tetap sasaran.

Pajak BBM untuk Warga Jakarta Dipangkas hingga 80%, Ini 3 Skemanya

Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, serta mendukung operasional sektor pertahanan dan keamanan negara.

VIVA.co.id

25 Juli 2025