Polisi Tutup Jalan Medan Merdeka Barat Jelang Demo 'Indonesia Gelap' oleh BEM SI
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA — Menjelang puncak aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), polisi menutup ruas Jalan Merdeka Barat arah Istana Negara pada Kamis 20 Februari 2025.
Demonstrasi ini dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, dengan berbagai tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa.
Arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
- Tangkapan layar tvOne
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa penutupan jalan mulai dilakukan sekitar pukul 14.21 WIB. Polisi menggunakan water barrier sebagai pembatas, sementara kendaraan berat seperti forklift dikerahkan untuk menempatkan beton guna memperkokoh blokade di ruas jalan yang menuju Istana Negara.
Akibat rekayasa lalu lintas ini, arus kendaraan dari Jalan MH Thamrin dialihkan ke kanan menuju Jalan Merdeka Selatan, sementara pengendara yang datang dari Jalan Budi Kemuliaan diarahkan lurus menuju Jalan Merdeka Selatan. Beberapa pengendara yang tidak mengetahui adanya penutupan terlihat kebingungan dan meminta arahan dari petugas mengenai jalur alternatif yang bisa dilalui.
Belum Ada Pergerakan Massa, Polisi Tetap Siaga
Meski rekayasa lalu lintas telah diberlakukan, hingga saat ini belum terlihat pergerakan massa dari BEM SI di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa dijadwalkan berkumpul di kawasan IRTI Monas pada pukul 13.00 WIB sebelum kemudian bergerak menuju lokasi aksi pada pukul 14.00 WIB.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyebutkan bahwa aksi ini akan berlangsung di dua titik utama, yakni Patung Kuda dan depan Istana Kepresidenan.
”(Titik) aksi di Patung Kuda (dan) depan Istana (Kepresidenan),” ujar Herianto saat dikonfirmasi pada Kamis siang.
Sembilan Tuntutan BEM SI dalam Aksi “Indonesia Gelap”
Dalam aksi ini, BEM SI membawa sembilan tuntutan yang mencerminkan berbagai isu krusial di Indonesia, mulai dari kebijakan anggaran, pendidikan, hingga hak asasi manusia. Berikut adalah daftar tuntutan yang disampaikan mahasiswa:
1. Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menyoroti efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk memastikan anggaran dikelola secara efektif dan transparan.
2. Meningkatkan transparansi status pembangunan dan pajak rakyat guna memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan tidak diselewengkan.
