Marak Beras Premium Oplosan Seret BUMD DKI, Begini Respons Rano Karno

Jakarta, VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno angkat bicara soal temuan beras premium yang dioplos oleh produsen nakal. Salah satu temuan pelanggaran itu diduga didistribusikan oleh BUMD Food Station Tjipinang.

Rano Karno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menindaktegas pihak manapun yang melakukan pelanggaran mutu beras tersebut.



Beras yang tersimpan di Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog Karawang, Jawa Barat

Photo :

• VIVA.co.id/Fajar Ramadhan

"Kalau memang salah, tindak, enggak ada urusan," ucap Rano Karno kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.

Di sisi lain, Rano mengaku telah menerima laporan terkait pelanggaran mutu beras tersebut. Namun, laporan tersebut membantah adanya pelanggaran mutu beras yang dilakukan oleh Food Station Tjipinang.

"Saya mendapat laporan, Tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari food station Bahwa itu tidak benar," ujarnya.

Rano Karno memastikan bakal melakukan audit terkait temuan dugaan pelanggaran mutu beras tersebut. Nantinya, tim inspektorat DKI Jakarta akan turun tangan menyelidiki temuan tersebut.

"Pasti ada audit. Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini. Ini inspektorat turun," tuturnya.



Ilustrasi kutu beras

Photo :

• Freepik

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik kecurangan beras demi menjaga keadilan pasar, melindungi petani dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan praktik kecurangan beras seperti pengoplosan merupakan tindakan yang menghalangi semangat swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan menindak tegas praktik seperti ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan,” katanya. 

Ia mengatakan hal itu menyikapi praktik adanya dugaan kecurangan perdagangan beras yang dilakukan sejumlah perusahaan besar dengan 212 merek yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh Satgas Pangan Polri.

Amran mengaku telah menelpon langsung Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Kejaksaan Agung melaporkan praktik curang tersebut sekaligus menyerahkan daftar 212 merek beras yang diduga menyalahi aturan dalam perdagangan.

Ia mengatakan sebanyak 212 dari total 268 merek beras yang diinvestigasi oleh jajarannya bersama Satgas Pangan Polri, Badan Pangan Nasional, hingga Kejaksaan Agung ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
 

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik kecurangan beras demi menjaga keadilan pasar, melindungi petani dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.