Soal Laut Natuna, Moeldoko Sebut Kedaulatan RI Tak Bisa Dinego
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko angkat bicara mengenai pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Natuna. Termasuk tentang kegiatan penangkapan ikan ilegal di Natuna.
Moeldoko menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu gugat maupun dinegosiasikan. Termasuk kedaulatan perairan Indonesia di Natuna.
"Ya pada dasarnya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," ujar Moeldoko di Pesantren Krapyak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Sabtu, 4 Januari 2020 malam.
Mantan Panglima TNI ini menyebut armada militer Indonesia telah dikerahkan ke wilayah Natuna. Pengiriman armada militer ini salah satunya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.
Jenderal bintang empat ini merinci pengerahan armada militer juga untuk menjaga keamanan di wilayah Natuna. Selain itu juga armada militer akan menjamin keamanan nelayan Indonesia di wilayah Natuna.
"Pasti itu (peningkatan pertahanan di Natuna), otomatis. Makanya sekarang pengerahan kekuatan (militer) diarahkan ke sana. Karena tugas negara untuk melindungi seluruh rakyat," tegas Moeldoko.
Lifting Perdana di Lapangan Migas Forel Natuna, MedcoEnergi Produksi 10.000 Barel Minyak per Hari
MedcoEnergi melaporkan, produksi Lifting Minyak Perdana dari Lapangan Migas Forel di South Natuna Sea Block B tercatat mencapai 10.000 barel minyak per hari (BOPD).
