Kominfo: Media Sosial jadi Tantangan Komunikasi Pemerintah
- U-Report
VIVA - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa fenomena komunikasi publik saat ini sangat dinamis. Mereka melihat perkembangan teknologi media sekarang ini tidak hanya dua arah tapi multi arah.
"Media sosial merupakan tantangan kompleksitas komunikasi yang dibangun pemerintah," kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (IKP), Widodo Muktiyo, di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2020.
Baca juga: Jubir Presiden Sebut Influencer jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah
Widodo menturkan bahwa orang Kominfo saat ini berperan layaknya sebagai jurnalis pemerintah yang mengisi konten media termasuk media sosial. Karena itu, mereka harus memproduksi informasi positif, di samping sebagai humas pemerintah.
Dia juga meminta konten yang diproduksi humas pemerintah berisikan hal-hal yang edukatif tentang tantangan bagaimana bekerja aman di tengah pandemi. Menurutnya, humas pemerintah menjadi ujung tombak sosialisasi protokol kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Widodo melanjutkan Kominfo saat ini tengah menyusun beberapa petunjuk teknis untuk pengelolaan komunikasi pemerintah, terutama komunikasi mereka di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini.
"Tantangannya adalah bagaimana kita kerja itu bisa aman dari Covid, ini menjadi spirit kita melawan Covid-19. Teman-teman Kominfo justru menjadi ujung tombak dalam kondisi pandemi. Aturan yang tengah kita susun bertujuan menjadikan kita manusia komunikasi yang terus belajar menghadapi tantangan yang terus datang," katanya.
Selain terkait konten komunikasi, Widodo juga menyinggung soal bidang informatika yang tengah dibangun. Dia mengatakan bidang informatika menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi karena telah menaikkan anggaran hingga 300 persen untuk perbaikan infrastruktur dan akselerasi transformasi digital.
"Infrastruktur ini akan menopang strategi komunikasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Tugas kita mengisi SDM-nya, mengisi kompetensinya, mengisi softskil-nya. Ini harus kita dorong," ujar Widodo. (ren)
Dari Regulasi hingga Kompetensi, Menaker Blak-blakan PR Pemerintah dan Serikat Buruh
Yassierli mengatakan, ada tiga PR di sektor ketenagakerjaan yang harus diselesaikan bersama, antara pemerintah dan serikat pekerja/buruh.
