Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Said Didu: Cocok untuk Kelas C

VIVA – Gitaris bank Slank Abdi Negara Nurdin atau populer disapa Abdee Slank bikin heboh publik karena ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk (Persero). Penunjukan Abdee ini juga disorot mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Said mengaku kecewa dengan terpilihnya Abdee sebagai Komisaris Telkom. Dia menjelaskan alasan kekecewaanya tersebut karena status Telkom merupakan perusahaan BUMN kelas A.

"Saya sangat kecewa dan menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Kenapa? Karena begini, Telkom di BUMN itu dulu kita klasifikasikan ada BUMN kelas A, kelas B, C," kata Said dalam acara Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA pada Senin, 31 Mei 2021.

Dia menekankan BUMN kelas A disiapkan untuk bersaing secara internasional. Maka itu seharusnya diperlukan figur berkompetensi profesional kelas A.

"Dan, yang termaksud BUMN tersebut kelas A itu adalah salah satunya Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, Garuda, PLN, BNI dan juga yang mengatur hajat orang banyak itu Bulog. Itu kelas A," ujar Said.

Said meragukan kompetensi Abdee merujuk daftar riwayat hidup atau curriculum vitae-nya. Menurut dia, Abdee cocoknya untuk perusahaan BUMN kelas C.

"Saya membaca CV-nya, menurut saya mungkin cocok untuk kelas C. Mohon maaf karena saya baca CV-nya dari segi pengalaman di korporasi, saya nggak melihat sama sekali, dari kompetensi saya tidak melihat sama sekali," katanya.

Keputusan penunjukan dan pengangkatan Abdee Slank mengacu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia Tbk (Persero) pada Jumat 28 Mei 2021. Terpilihnya Abdee Slank sebagai Komisaris Independen Telkom memunculkan pro dan kontra di masyarakat.

Ditunjuknya Abdee ini dikaitkan dengan anggapan bahwa musisi itu barisan pendukung Jokowi sejak Pilpres 2014. Bahkan, Abdee bersama Slank saat itu pernah membuat lagu Salam Dua Jari dan inisiasi konsernya sebagai dukungan untuk Jokowi.

Soal Wamen Rangkap Jabatan, Istana Sebut Pemerintah Tak Langgar Putusan MK

Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tak melanggar putusan terkait wakil menteri (Wamen) rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN.

VIVA.co.id

24 Juli 2025