KPK Setor Rp9,7 Miliar ke Negara Perkara Rachmat Yasin

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyetorkan hasil rampasan dari terpidana mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebesar Rp9,7 miliar ke kas negara.

KPK soal Banding Vonis Hasto PDIP: Tunggu Sampai Besok

Uang rampasan dari Rachmat Yasin yang disetorkan KPK ke kas negara, ini sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 22 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap. Rachmat Yasin merupakan terpidana perkara pemotongan uang dan gratifikasi.

"Uang rampasan senilai Rp9.786.223.000,00 sebagai pembayaran uang pengganti oleh terpidana Rachmat Yasin sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 22 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati kepada awak media, Jumat, 9 Juli 2021.

Usut Korupsi Google Cloud, KPK Buka Peluang Panggil Nadiem Makarim

Ipi menerangkan, uang rampasan itu diserahkan Rachmat Yasin kepada KPK dalam dua tahap. Saat proses penyidikan, KPK menerima sejumlah Rp8.931.326.233, dan saat proses persidangan sejumlah Rp854.896.777.

Selain menyetorkan uang rampasan dari perkara Rachmat Yasin, KPK juga menyetorkan uang sebesar Rp250 juta ke kas negara. Uang itu merupakan denda Direktur Utama PT Kings Property Indonesia, Sutikno yang menjadi terpidana pemberi suap kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon periode 2019-2024.

KPK Buka Peluang 'Garap' 4 Stafsus Nadiem dalam Kasus Dugaan Korupsi Google Cloud

Itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg tanggal 25 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

"KPK akan selalu aktif untuk melakukan penagihan pembayaran uang denda dan uang pengganti dari para terpidana sebagai wujud upaya melakukan aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK

Hasto Dapat Amnesti dari Prabowo, Begini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

img_title
VIVA.co.id
1 Agustus 2025