Sempat Buron, Akhirnya Kejaksaan Tangkap Mantan Ketua PDIP Paluta
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Paluta), akhirnya berhasil menangkap mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Paluta, Syafaruddin Harahap, usai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) atas kasus penggelapan di Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Rabu sore, 28 Juli 2021.
"Kita amankan pada pukul 15.30 WIB di halaman PN Padang Sidempuan dengan terpidana atas nama Syafruddin Harahap," ucap Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian kepada wartawan di Medan, Rabu malam, 28 Juli 2021.
Syafaruddin sebelumnya, sempat melarikan diri alias buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah, ia dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 993 K/Pid/2019 tanggal 09 Oktober 2019 dalam tindak pidana penggelapan dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun.Â
Baca Juga:Â Analisa Arcandra Soal Tesla Pilih Nikel dari Australia Ketimbang RI
Untuk menghindari dari buruan pihak Kejaksaan, Sumanggar mengungkapkan Syafruddin kerap berpindah-pindah tempat dari rumah anaknya di Pekanbaru serta kebeberapa tempat saudaranya.Â
Hal ini, membuat pelaksanaan eksekusi mengalami kesulitan untuk menangkap Syafruddin.
"Terpidana Syafaruddin selama dalam pencarian selalu berpindah-pindah tempat sehingga tim intelijen Kejari Paluta mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi (penangkapan) yang bersangkutan," tutur Sumanggar.Â
Setelah diamankan, Syafruddin menjalani pemeriksaan kesehatan dan PCR Swab. Hasilnya, negatif COVID-19. Selanjutnya, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Tua, Paluta.Â
"Seluruh rangkaian pelaksanaan eksekusi terhadap Syafaruddin berjalan dengan aman dan lancar," jelas Sumanggar.Â
Sebelumnya, Syafaruddin dijatuhi hukuman 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan pada 6 Maret 2019.Â
Dia dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan surat tanah seluas 2.500 hektare.
Pakar Nilai Pengawasan Dua Lapis jadi Solusi Rasional Reformasi Hukum
Boni mendorong inovasi sistemik melalui penerapan sistem pengawasan hukum dua lapis sebagai solusi rasional untuk menata ulang keseimbangan antara Polri dan Kejaksaan
