Andre Rosiade Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana Bansos

VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, berbicara mengenai penyebab lambatnya penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin di sejumlah daerah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak segera disalurkannya dana bansos oleh sejumlah bank BUMN dipicu oleh adanya surat dari seorang direktur di Kementerian Sosial yang memerintahkan bank untuk memblokir rekening penerima bansos. 

Perintah blokir tersebut lantaran data penerima bansos yang masih belum tuntas, sehingga Bansos tidak dapat dicairkan dengan segera. Menurut Andre, tidak mungkin bank-bank BUMN melakukan tindakan menghalang-halangi kalau memang data dan perintah dari Kemensos jelas.

Sebagai Anggota Komisi VI yang bermitra dengan Bank BUMN atau Himbara, Andre mendapatkan informasi bahwa ada surat blokir yang dikirimkan oleh Direktur Kementerian Sosial kepada bank-bank Himbara meminta untuk bantuan itu diblokir sementara dalam rangka pemenuhan data. 

"Nah, ternyata Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini) melakukan protes di lapangan, padahal bank tidak bisa transfer karena perintah dari Kemensos. Ada surat permintaan blokir dari direktur," ujar Andre dalam keterangannya, Selasa 7 September 2021.

Andre menambahkan setelah video Risma memarahi Bank Himbara viral, hari itu juga di malam harinya Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos, Rahmat Koesnadi, mengirimkan surat baru ke bank untuk membuka blokir rekening penerima bansos. Dari fakta ini, kata Andre, sebaiknya antarpihak tidak saling menyalahkan.

"Saran saya tidak usah kita saling menyalahkan ya, tapi bagaimana kita membenahi secara bersama-sama ya, pasti seluruh stakeholder yang ada ini ingin menyukseskan pelaksanaan bansos ini agar wabah pandemi ini bisa kita perangi bersama, dan penderitaan rakyat bisa kita kurangi sesuai dengan target pemerintah," ujar politikus Gerindra ini.

Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat memarahi beberapa bank BUMN yang menjadi mitra Kementerian Sosial karena memblokir rekening penerima bansos, beberapa waktu lalu. Luapan emosi Risma dilakukan saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah seperti di Jember, Bandung dan daerah lainnya.

PPATK Ungkap 2.115 Rekening Dormant di Instansi Pemerintah Senilai Rp 500 Miliar Lebih

Ada 2.115 rekening dormant pada instansi pemerintah, dari total 122 juta rekening nganggur yang sebelumnya sempat diblokir oleh PPATK.

VIVA.co.id

7 Agustus 2025