DPR Datangi Bojong Koneng, Sentul City: Warga Asli Akan Dapat SHM

VIVA – Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi, 17 Maret 2022. Kedatangan Komisi Hukum itu menggelar pertemuan dengan warga Bojong Koneng yang tengah bersengketa dengan perwakilan Sentul City.

Juru bicara Sentul City Faisal Farhan menyampaikan pihaknya tak pernah menganggu tanah hak warga asli Desa Bojong Koneng. Dia mengatakan Sentul City memiliki data warga asli Bojong Koneng yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut

“Sentul City tidak pernah punya masalah dengan warga asli yang ber-KTP Desa Bojong Koneng. Dan, terhadap warga asli yang sudah tinggal lama di perkampungan puluhan tahun, kami sudah punya datanya," kata Faisal, dalam keterangannya, Kamis, 17 Maret 2022.

Dia menjelaskan, Sentul City tidak serta merta menggusur warga. Menurut Farhan, Sentul City sekarang malah membantu warga asli Bojong Koneng untuk memperoleh sertifikat hak milik atau SHM atas lahannya dengan nama mereka.

Dia bilang legalisasi itu dibuktikan dengan KTP yang dimiliki warga asli Bojong Koneng.

“Warga asli Bojong Koneng kita akan legalisasi dibuktikan dengan KTP. Nantinya akan mendapatkan hibah tanah dari Sentul City, sehingga mereka mendapatkan sertifikat hak milik atas nama mereka," tutur Head Legalisir Sentul City tersebut.

Adapun Komisi III DPR berencana akan mengundang Sentul City dalam rapat dengar pendapat (RDP), pekan depan. Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan tujuan kedatangan pihaknya ke Bojong Koneng untuk menampung aspirasi warga. 

Dia menyebut dalam RDP itu nanti akan meminta keterangan Sentul City soal konflik lahan yang terjadi. Aspirasi dari warga Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor akan dikroscek ke Sentul City.

"Insha Allah minggu depan kita akan mengundang pengembang (Sentul City) ke DPR RI untuk kita tanyakan apakah benar yang disampaikan masyarakat," kata Adies, Kamis, 17 Maret 2022.

Nusron: Tanah di Badan Sungai Harus Disertifikasi Atas Nama Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mengatakan tanah yang berada di badan dan sepadan sungai harus diterbitkan sertifikat HPL.

VIVA.co.id

19 Maret 2025