Mahasiswa UNG Hina Jokowi saat Demo, Diskors 1 Semester

VIVA Nasional – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memberi sanksi kepada Yunus Pasau, mahasiswa yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat demo tolak kenaikan harga BBM di Perlimaan Telaga, Kota Gorontalo.

Sanksi bersyarat tersebut berupa skorsing kegiatan kuliah selama satu semester, atau mengerjakan penugasan khusus yaitu mengerjakan empat tulisan ilmiah.

“Ini tidak mudah karena di sisi lain memang kita harus mengambil sanksi yang bersifat memberikan efek jera, tetapi di sisi lain harus memberi edukasi kepada yang bersangkutan,” kata Rektor UNG, Eduart Wolok pada konferensi pers di Rektorat UNG, dikutip dari Antara, Senin.

Wolok mengatakan, mahasiswanya (Yunus) telah mengakui bahwa kata yang dilontarkan saat orasi aksi unjuk rasa pada hari Jumat 2 September lalu merupakan spontanitas.

“Yunus Pasau telah melakukan permintaan maaf secara terbuka, baik kepada presiden, keluarga, rakyat Indonesia dan juga kepada Universitas Negeri Gorontalo” kata Wolok

Wolok mengaku, sanksi administratif dan edukatif yang diberikan pihak kampus kepada Yunus, sudah melalui berbagai pertimbangan.

Yunus mengaku khilaf

Sebelumnya, orasi Yunus saat demo tolak kenaikan harga BBM sempat viral di media sosial dalam bentuk potongan video. Yunus terekam melontarkan kata-kata jorok kepada Jokowi.

Yunus mengaku, dirinya khilaf saat berorasi. Selain kepada Jokowi, Yunus juga menyampaikan permohonan maaf kepada civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo karena telah menimbulkan kegaduhan.

"Saya atas nama Yunus Pasau mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan saya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo," tutur Yunus dalam video beredar seperti VIVA Minggu, 4 September 2022.

"Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekhilafan saya dan kegaduhan yang saya sampaikan orasi kemarin," lanjutnya.

Polisi Buka Peluang Terapkan Restorative Justice di Kasus Kericuhan Mahasiswa Trisakti

Polda Metro Jaya membuka peluang penyelesaian permasalahan dengan jalur restorative justice (RJ) kasus kericuhan yang terjadi di depan Gedung Balai Kota Jakarta.

VIVA.co.id

4 Juni 2025