KPK Ungkap Modus Korupsi Gratifikasi dan Suap Para Pejabat Pajak
- ANTARA FOTO
"Makanya katakanlah berpotensi mengaburkan pendapatan dia," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Dari hasil analisa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), mayoritas kepemilikan saham tersebut diatasnamakan menggunakan nama istri para pegawai pajak.
Ilustrasi korupsi
- vstory
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan, larangan pegawai pajak memiliki saham sebetulnya pernah diatur dalam peraturan pemerintah pada tahun 1980. Namun, aturan tersebut berubah sehingga saat ini pegawai pajak bebas memiliki saham perusahaan.
Kendati diperbolehkan, Pahala mengatakan dalam peraturan pemerintah, kepemilikan saham para pegawai pajak di perusahaan itu dinilai sebagai sesuatu yang tidak etis.
"Boleh (punya saham perusahaan), tapi bukannya boleh juga, tapi tidak etis. Kalau PP-nya bilang tidak etis. Tidak etis harusnya ya, itu waktu PP tahun 1980 dilarang berbisnis, tapi PP berikutnya enggak jelas ngaturnya. Hanya bilang agar memilih kegiatan yang etis, etisnya apa, enggak jelas," kata Pahala di Kantor Bappenas, Kamis, 9 Maret 2023.
"Kalau sekarang enggak ada (aturan larangan memiliki saham perusahaan)," sambungnya.
Gus Irfan Datangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
KPK terima audiensi Menteri Haji dan Umrah untuk membahas berbagai aspek pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji
