PPATK Endus Transaksi Mencurigakan Capai Triliunan Jelang Pemilu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Andrew Tito

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus transaksi keuangan yang mencurigakan menjelang kontestasi pemilu 2024 digelar. Berdasarkan laporan yang diperoleh PPATK, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen pada semester II-2023.

Bahlil Apresiasi Diklat AMPG, Targetkan Lonjakan Kursi Golkar di Pemilu 2029

"Kita lihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan di Jakarta Barat, Kamis, 14 Desember 2023.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana di Gedung DPR RI

Photo :
  • PPATK.go.id

Tangkis Tuduhan Genosida, Israel Bayar Influencer AS Rp116 Juta per Postingan di Medsos

Ivan kembali menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan mengirim surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pembengkakan dana mencurigakan yang diduga untuk membantu kampanye pilpres.

Di sisi lain, Ivan tak menjelaskan secara rinci terkait nominal pasti aliran dana ilegal tersebut. Namun, Ivan menegaskan bahwa aliran dana itu jumlahnya mencapai triliunan.

Strategi PT Bintang Toedjoe Kampanyekan Kesehatan Pencernaan Bagi Kaum Perempuan

"Kita kan sudah kirim surat ke Bawaslu, KPU, sudah kita sampaikan berapa transaksi terkait angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar. Kita masih menunggu, ini kita bicara triliunan, angka yang luar biasa besar, ribuan nama. Kita bicara semua parpol (partai politik)," kata dia.

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.

Photo :
  • Dok. VIVA

Kemudian, ia juga menjelaskan, transaksi dalam rekening khusus yang seharusnya untuk membiayai kegiatan kampanye pemilu, cenderung datar, justru banyak transaksi dari pihak lainnya. Maka itu, Ivan dan pihaknya mengendus ada yang tak beres soal pembiayaan kegiatan pemilu.

"Sepanjang pengalaman kita terkait pemilu, ini kan RKDK harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik. Itu cenderung flat, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak justru di pihak-pihak lain. Ini kan artinya ada ketidaksesuaian. Kita kan bertanya, pembiayaan segala macem itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia

Golkar Ingatkan Kader Muda Harus Jaga Demokrasi Bersih dari Politik Uang

Ahmad Doli menegaskan pentingnya pemahaman mendalam kader muda terhadap sistem politik, kepartaian, dan pemilu Indonesia

img_title
VIVA.co.id
4 Oktober 2025