Nawawi Pomolango Menyesal Cuma Minta Tambahan Anggaran Rp 117 M Usai Diledek DPR

Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango dalam RDP bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 11 Juni 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Nawawi Pomolango menyesal pihaknya hanya mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 117 miliar untuk program tahun 2025. Itu diungkap Nawawi usai permohonan penambahan anggaran itu diragukan oleh salah satu anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Supriansa.

KPK Bongkar Jual Beli Kuota Haji Khusus, Ada Peran PIHK

"Terlebih Pak Supriansa yang paling pertama tadi, Pak Supriansa malah menambahkan frasa kata 'cuman' atau 'hanya' gitu. Sampai-sampai Pak Alex berbisik ke saya, 'kalau tahu cuma, hanya, harusnya kita ajukan lebih besar' gitu," kata Nawawi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.

"Ada sedikit sesal kenapa hanya Rp 117 (miliar) gitu," sambungnya.

Fraksi Golkar Terima Usulan Piyu Padi soal Sistem Hybrid di Royalti Musik

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango meminta penambahan anggaran sebesar Rp 117 miliar. 

Nawawi semula mengatakan anggaran KPK tahun 2025 itu sebesar Rp 1.353.568.804.000 atau Rp 1,3 triliun. Namun, pagu indikatif KPK hanya sebesar Rp 1.237.441.326.000 atau Rp 1,2 triliun.

Pramono Pastikan APBD Tak Mengendap di Bank: Kami Kontrol Terus

"Maka pada forum yang terhormat ini, pada pimpinan Komisi DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp 117.126.478.000," kata Nawawi dalam rapat dengan Komisi III DPR RI. 

Nawawi menjelaskan, tambahan anggaran Rp 117 miliar itu nantinya akan digunakan untuk realisasi program dukungan manajemen, program pencegahan hingga penindakan perkara korupsi.

"Usulan tambahan anggaran tadi itu per program, yakni program dukungan manajemen mencapai Rp 65,02 miliar dan program pencegahan, penindakan perkara korupsi Rp 52,11 miliar," pungkas dia.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah

DPR Desak TNI-Polri Pecat dan Sanksi Pidana Aparat yang Pukul Warga Sipil

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta TNI-Polri untuk memberi sanksi tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan kepada warga sipil.

img_title
VIVA.co.id
25 September 2025