Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Batalkan Pemberian IUPK ke Ormas

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta – Pemerintah diminta membatalkan rencana bagi-bagi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas)  keagamaan.

Kejagung Tak Main-main, Riza Chalid Terancam DPO Mulai Pekan Depan

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyatakan bahwa langkah pemerintah memberikan IUPK kepada ormas keagamaan tidak tepat di tengah carut-marut dunia pertambangan serta terkait dengan kompetensi ormas keagamaan sendiri. 

“Salah-salah ini dapat menjerumuskan ormas keagamaan, sebagai penjaga moral masyarakat, ke dalam ‘dunia hitam’ pertambangan,” kata Mulyanto kepada wartawan dikutip Sabtu, 15 Juni 2024. 

Masih di Malaysia, Menteri Imipas Tunggu Kejagung Terbitkan Red Notice Riza Chalid

Ilustrasi - Tambang batu bara

Photo :
  • ANTARA FOTO

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, seharusnya pemerintah mengatur usaha pertambangan sesuai dengan amanat konstitusi, agar kekayaan alam yang dikuasai negara benar-benar dapat memakmurkan kehidupan rakyat. 

Eks Stafsus Nadiem Jurist Tan Resmi Jadi Buronan Kasus Laptop, Red Notice Menyusul

“Ini dikhawatirkan malah akan memperunyam kondisi pertambangan nasional yang memang sudah semrawut,” ujarnya. 

Mulyanto kemudian menyoroti kasus-kasus pertambangan dengan kerugian negara triliunan rupiah yang akhir-akhir ini mulai terungkap.

“Kasus korupsi timah di Babel dengan kerugian negara yang fantastis mencapai 300 triliun rupiah belum tuntas ditangani, namun malah merebak kasus korupsi emas PT Antam, yang besarnya mencapai 109 ton emas,” imbuhnya.

Massa aksi di depan MK/Ilustrasi.

Lapangan Golf Pondok Indah Digeruduk Massa, Ada Apa?

Suasana mendadak tegang menyelimuti kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu siang, 6 Agustus 2025. Massa menggeruduk pengelola lapangan golf ternama disana.

img_title
VIVA.co.id
6 Agustus 2025