Polri Minta Komjen Ahmad Luthfi Mundur dari Korps Bhayangkara Kalau Maju Pilgub Jateng

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi didampingi adik ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo temui relawan Sekber Solo Raya di The Sunan Hoteol, Solo, Minggu, 28 Juli 2024.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)

Jakarta - Polri mengaku pihaknya masih menunggu batas penetapan pasangan calon (paslon) dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng).

Bikin Bangga Indonesia, Briptu Putri Aisah Lidel Raih Peringkat Pertama di Akpol Turki

Hal itu menanggapi apakah mantan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Komjen Ahmad Luthfi bakal mundur dari Polri karena santer disebut maju Pilgub Jateng. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM), Inspektur Jendera Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, batas itu 27 Agustus 2024.

"Ya menunggukan untuk batas penetapan pasangan calon kan sampai 27 Agustus," ujar dia, Senin, 29 Juli 2024.

Cak Imin Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bahlil: Golkar Sudah Bicara Itu Duluan

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Photo :
  • tvOne/ Teguh Joko Sutrisno

Kata dia, apabila Komjen Ahmad Luthfi telah dapat rekomendasi dari partai politik, dia harus mundur dari Korps Bhayangkara. Hal itu harus dijalankan oleh Komjen Ahmad Luthfi.

Penelitian Pola Jatlatsuh Demi Mencetak Lulusan Akpol Berintegritas dan Profesional

"Ya ketika menerima, ketika menerima dan mau mendaftar (di Pilkada) harus mengundurkan diri," kata dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, eks Kapolda Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi mengklaim sampai saat ini belum dapat rekomendasi dari partai politik (parpol) maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

“Lihat nanti, belum (menerima),” ujar dia, Senin, 29 Juli 2024.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi

Photo :
  • Teguh Joko Sutrisno

Maka dari itu, dirinya tidak mau banyak bicara perihal isu majunya dia dalam Pilgub Jateng. Sebab, hingga kini belum ada kepastian akan hal tersebut.

"Belum (dipastikan). Proses serah terima Polda (Jawa Tengah) kan baru selesai," ujar dia.

Mendagri, Tito Karnavian

Mendagri Tegaskan Pilkada Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusi, Ini Penjelasannya

Mendagri Tito membuka peluang kepala daerah dipilih lewat DPRD

img_title
VIVA.co.id
29 Juli 2025