Polri Gandeng Bulog Gaspol Gelar Operasi Pasar Murah Serentak!
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Polri tak tinggal diam melihat harga beras yang masih membumbung tinggi di sejumlah wilayah. Menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Korps Bhayangkara menggandeng Perum Bulog untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh Indonesia.
Langkah cepat ini diambil usai rapat besar yang digelar di Mabes Polri, Kamis, 8 Agustus 2025. Dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komisaris Jenderal Poliai Dedi Prasetyo, rapat ini juga menghadirkan Direktur Utama Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, serta seluruh jajaran Polda dan Polres melalui daring.
“Dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, realisasi baru 8.000 ton! Fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran. Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," kata dia, Kamis, 7 Agustus 2025.
Menurut Dedi, fungsi Binmas Polri jadi ujung tombak, mulai dari memastikan data stok, koordinasi dengan Bulog, hingga memastikan beras sampai ke tangan rakyat. Dirut Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal, menyambut kolaborasi ini dengan antusias.
"Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur," kata Ahmad Rizal.
Beras murah SPHP akan disalurkan lewat dua jalur, yakni langsung dari satuan wilayah ke Bulog, atau melalui Koperasi seperti Primkoppol dan Koperasi Merah Putih. Batas pembelian maksimal 10 kg perorang, kecuali untuk wilayah 3T seperti Maluku dan Papua yang diperbolehkan hingga 50 kg dengan kemasan khusus.
Semua proses penyaluran wajib mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dilarang dijual kembali. Untuk memastikan transparansi, proses distribusi akan memakai aplikasi Klik SPHP, yang mencatat mulai dari pengajuan hingga pelaporan secara digital.
Untuk memastikan program berjalan bersih, pengawasan bakal dilakukan secara ketat. Bhabinkamtibmas Polsek akan terjun langsung ke lapangan, sementara Tim Pemantau Gabungan (Polri, Bulog, Pemda, dan Bapanas) akan melakukan evaluasi harian lewat sistem online. Agar penyaluran tak bocor ke ‘pemain besar’, data pembeli akan dicatat secara ketat, dan Satgas SPHP Polri bakal memantau pencapaian harian dengan sistem rekap nasional.
Jika menemukan kejanggalan, masyarakat diminta aktif melapor melalui Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP. Polri pun menegaskan bakal menindak tegas pelanggaran, baik oleh oknum aparat maupun mitra yang tak resmi.
