Pahala Nainggolan Ditanya soal Kontribusinya di KPK saat Tes Wawancara Capim

Jakarta, VIVA – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan turut menjadi salah satu peserta tes wawancara calon pimpinan (capim) KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 18 September 2024. Pahala pun ditanyakan soal kontribusinya selama di lembaga antirasuah.

Bermula, ketika mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mempertanyakan masa lama jabatan Pahala di KPK. Ruki kemudian menanyakan kontribusi Pahala dalam keterpurukan KPK saat ini.

“Apa kontribusi anda terhadap kehancuran KPK?,” tanya Ruki kepada Pahala.

Pahala pun menjelaskan soal permasalahan yang terjadi di lembaga antikorupsi. Dia menyebut bahwa saat ini permasalahan di KPK yakni soal tata kelola manajemen.

“Yang saya pikir begitu dan itu yang bikin saya maju. Sebenarnya saya bisa bikin KPK lebih baik lagi harusnya, tapi saya pikir dari manajemen organisasi dari budaya organisasi, saya kan pernah menjalani lima tahun jilid Pak Ruki 2 bulan, jilid Pak Agus, memang yang 5 tahun terakhir beda jauh,” jawab Pahala.

Pahala menjelaskan bahwa dirinya secara moral turut ikut dalam keterpurukan lembaga antikorupsi itu. Hal itu menjadi alasannya untuk memperbaiki KPK ke depannya.

“Jadi kalau anda terpilih anda yakin bisa rebuild terhadap kerusakan KPK yang saat ini terjadi?,” tanya Ruki.

“Saya yakin pak. Pertama, saya bayangkan adalah transisi KPK menjadi PNS arahnya nggak ada. Jadi selalu dibilang kita PNS, jadi yang pertama SDM KPK harus diperbaiki. Dia kompetensinya harus benar-benar seperti dikenal orang kalau kita ahli berintegritas,” ungkap Pahala.

“Kedua, teknologi di dalam data informasi ketinggalan zaman paling nggak selama 9 tahun ke belakang. Jadi paling nggak secara internal didorong teknologi sehingga culture yang KPK punya terbangun,” sambung dia.

Pahala pun menyinggung soal sistem penindakan kasus korupsi di KPK. Dia menuturkan KPK sejatinya harusnya menangani kasus korupsi dimulai dari level yang paling besar.

“Dari dulu kita bilang yang besar diambil kalau OTT, yang sisanya diserahkan ke APH dong, sehingga kita fokus yang besar-besar,” ucap dia.

“Kompetensi di teman-teman penyidikan itu harus serius kita harus punya ahli di penindakan ada ahli perbankan ahli asuransi sehingga kalau ada kasus dia undang luar nanti diajar lagi,” lanjutnya.

Dana Pasca Tambang Rp168 M di Bintan Diduga Raib, Aktivis Minta Prabowo Turun Tangan

Aktivis desak Presiden Prabowo usut dugaan korupsi Rp168 miliar di Bintan. Nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad disorot. Gerindra dan penegak hukum ikut disindir keras.

VIVA.co.id

29 Juli 2025