Gus Ipul Sebut Pemerintah Kerja Keras Sinkronisasi Data Bansos

Jakarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan pemerintah kini tengah bekerja keras untuk melakukan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. 

"Ya kita sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami. Meskipun APBN sudah diketok ya, tapi kita ingin memastikan lagi sasaran-sasaran kita ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali," kata Gus Ipul kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Sekjen PBNU itu juga mengatakan, pemerintah pusat harus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota terkait pendataan bansos.

“Apakah mungkin (ada penerima bansos) meninggal? Atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan, ini kita sedang sinkronisasi kita sedang mendiskusikan," ujarnya.

Selain itu, Gus Ipul juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengetahui data jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jadi banyak sekali yang perlu kita kerjakan beberapa waktu ke depan ini. Tapi yang jelas Kemensos terus berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi yang kita miliki, untuk meng-update data kita," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan kepada seluruh pihak agar tak menyelewengkan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024. Gus Ipul menyebutkan, bansos sudah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kan ini (Bansos) sudah direncanakan sebelumnya, kita harap tidak ada yang salah gunakan apalagi untuk kepentingan pribadi,” kata Gus Ipul.

Ia mengingatkan kembali akan ada sanksi pidana bagi siapa saja yang mempermainkan bansos saat Pilkada. Gus Ipul yakin, penyelenggara dan pengawas Pemilu juga akan aktif memonitor hal terkait kepada peserta Pilkada.

"Sudah ada sanksinya, ada yang memproses itu juga kan penyelenggara pemilu. Aturan sudah ada tinggal kita awasi saja bersama sama, apa yang sudah dikerjakan pemerintah tidak disalahgunakan," ujarnya.

Cak Imin Bakal Panggil PPATK, Telusuri Temuan Penerima Bansos Terindikasi Judol

Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan memanggil PPATK untuk menindaklanjuti temuan lebih dari 500 ribu penerima bansos terindikasi judi online.

VIVA.co.id

13 Juli 2025