Mensos Kaji Perluasan Penerima Bansos untuk Kelas Menengah Terancam

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul)
Sumber :
  • VIVA/Surya Aditiya

Jakarta, VIVA - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengaku akan mengkaji perluasan penerima bantuan sosial atau bansos, dengan target tambahan yakni untuk masyarakat kelas menengah terancam. 

Mensos Sebut Siswa Sekolah Rakyat Bisa Kuliah Pakai Beasiswa

Hal tersebut diungkap politisi yang akrab disapa Gus Ipul itu, saat menanggapi banyaknya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ia akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memperbaharui data masyarakat yang layak menerima bansos.

"Itu juga yang termasuk, kami kan perlu kerja sama dengan Kemenaker karena banyak yang perlu dikerjakan beberapa waktu ke depan, tetapi yang jelas Kemensos berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi untuk update data kami dulu," ujar Gus Ipul kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Dana Bansos Rp2,1 Triliun Mengendap di Rekening Dormant, Mensos: Bakal Ditarik!

Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga akan mengevaluasi program bansos. Hal tersebut bertujuan, agar bansos disalurkan dengan maksimal dan diterima tepat sasaran.

"Kami lagi diskusi ya, kami dalami, meskipun APBN sudah diketok, tetapi yang sedang ingin kami pastikan lagi adalah sasaran, sasaran ini kita bisa dapat gambaran baru, karena data itu dinamis, data itu dinamis sekali," kata dia.

Mensos Gus Ipul Bakal Bertemu PPATK Besok, Bahas Bansos di Rekening Dormant

Untuk memperoleh data akurat terkait penerima bansos agar tepat sasaran, Gus Ipul ingin pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah di kabupaten/ kota. Sehingga, data tersebut tersinkronisasi dengan jelas.

"Mungkin ada yang meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk dalam kategori memperoleh bantuan, atau ada yang turun jadi berhak mendapatkan, ini lagi kami sinkronisasi dan diskusikan," jelasnya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana

PPATK Ungkap 2.115 Rekening Dormant di Instansi Pemerintah Senilai Rp 500 Miliar Lebih

Ada 2.115 rekening dormant pada instansi pemerintah, dari total 122 juta rekening nganggur yang sebelumnya sempat diblokir oleh PPATK.

img_title
VIVA.co.id
7 Agustus 2025