KPK Sita Mobil Mewah hingga Moge Ratusan Juta soal Kasus Korupsi LPEI

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan berupa mobil mewah jenis Mercedes Benz dan motor gede berupa BMW terkait dengan kasus dugaan korupsi berupa pemberian dana fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Proses penyitaan berlangsung pada Selasa 21 Januari 2025 kemarin.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa kendaraan mewah yang disita itu milik Bayu Suryo Adiwinata (wiraswata) atau Romo. Dia telah diperiksa KPK pada Selasa kemarin.

"Sudah disebutin sendiri tadi dari Romo katanya. Saya juga tidak tahu nama aslinya tapi saya dapat informasi tadi memang seperti itu," ujar Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu 22 Januari 2025.

"Disita dari tempatnya Romo. Saya tadi tanya ke penyidiknya tapi belum tahu itu nama aslinya. Ada keterkaitan terkait LPEI," lanjutnya.

Dia menyebutkan, kendaraan mewah itu disita karena diduga dihasilkan dari dugaan kasus rasuah dana LPEI. KPK akan mendalami lebih lanjut apakah kendaraan itu terkait jual beli atau hanya sekedar dititipkan.

"Nanti ini yang kita kan pakai follow the money. Kemana ini, oh ditempatnya Romo, nanti kita lihat apakah ini terkait jual beli kah atau memang dititip," sebutnya.

Adapun rincian kendaraan yang disita KPK:

- 1 (satu) unit mobil Merk Mercedes Benz type GLE 450, Harga : Rp. 2,3 mililar

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk BMW, Type F800 GS M/T, Harga : Rp. 370 juta

Diketahui, KPK sendiri mengatakan perkiraan kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di LPEI mencapai Rp 1 triliun. Modusnya 'tambal sulam' dalam pinjaman dan pembiayaan kredit LPEI.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan bahwa terkait dengan kasus dugaan korupsi LPEI itu, negara sudah dirugikan kurang lebih sebanyak Rp1 triliun.

"Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dengan taksiran Kerugian Negara sekitar Rp 1 Triliun," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Jumat 8 November 2024.

Tessa menjelaskan bahwa dugaan kasus korupsi berupa dana fasilitas kredit ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Fasilitas kredit yang diberikan bersumber dari APBN," kata Tessa.

Hasto Dapat Amnesti dari Prabowo, Begini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025