Wamenlu: RI Tak Bisa Terima Relokasi Warga Gaza

Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta angkat bicara soal munculnya wacana bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ingin merelokasi 2 juta warga Palestina di Gaza ke Indonesia untuk sementara waktu.

"Pada dasarnya, kan kita tidak bisa menerima relokasi warga dari Gaza karena rekonstruksi bukan jadi kendala, bukan jadi alasan untuk melakukan relokasi," kata Anis Matta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Januari 2025.



Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta

Photo :

• Instagram/Anis Matta

Di sisi lain, Anis Matta menegaskan belum ada pembicaraan resmi terkait wacana relokasi 2 juta warga Gaza tersebut.

"Tapi, pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana merelokasi sejumlah orang dari 2 juta warga Palestina di Gaza ke Indonesia untuk sementara waktu.

Hal itu disampaikan oleh salah satu tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News. Awalnya, pejabat tim transisi itu mengungkapkan utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana untuk berkunjung ke jalur Gaza sebagai bagian dari upayanya menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel-Hamas.

Witkoff juga dilaporkan berencana selalu hadir di wilayah tersebut selama beberapa minggu dan bulan mendatang, untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Sebab, pihak Trump yakin ada sejumlah pihak berencana membatalkan perjanjian dan menghentikan pembebasan sandera.

Salah satu hal yang disusun pihak Trump yakni merelokasi warga Gaza. Laporan NBC menyebutkan, pejabat tim transisi itu mengatakan pihaknya sedang berdiskusi untuk merelokasi 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu ke sejumlah negara salah satunya Indonesia.

"Pertanyaan mengenai bagaimana membangun kembali Gaza masih menjadi pertanyaan, serta di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara waktu. Indonesia misalnya, merupakan salah satu negara yang sedang didiskusikan untuk mengetahui lokasi tujuan dari negara-negara tersebut," kata pejabat transisi tersebut dikutip dari NBC News pada Senin, 20 Januari 2025.

Halaman Selanjutnya

Witkoff juga dilaporkan berencana selalu hadir di wilayah tersebut selama beberapa minggu dan bulan mendatang, untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Sebab, pihak Trump yakin ada sejumlah pihak berencana membatalkan perjanjian dan menghentikan pembebasan sandera.