Wamendagri Ungkap Bansos Disetop Pemerintah Bisa Bikin Konflik Pemilu Berkurang

Wamendagri Bima Arya (dok. Humas Kemendagri)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya mengatakan bahwa konflik saat Pemilu maupun Pilkada berkurang dipengaruhi oleh faktor bantuan sosial (Bansos) yang disetop pemerintah. 

"Ketika kita menyepakati di DPR untuk menghentikan bansos, itu di lapangan terjadi efek yang kita monitor, yaitu berkurangnya konflik-konflik aduan karena bansos," ujar Bima Arya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.

Wamendagri, Bima Arya

Photo :
  • Kemendagri

Ia menyebut penyetopan bansos saat Pilkada oleh pemerintah merupakan suatu usaha yang sangat didukung oleh kalangan banyak. Bima Arya mengaku mendapat informasi tersebut melalui desk Pilkada.

"Kami kira ini adalah ikhtiar yang luar biasa untuk membuat lapangan relatif lebih rata, karena dikehendaki oleh semua aktor. Pada pelaksanaannya sepertinya juga mengurangi potensi-potensi persoalan di lapangan. Kita monitor itu melalui desk pilkada di kemendagri," kata dia. 

Bima Arya menjelaskan banyak pihak merasa khawatir akibat dampak yang berpotensi timbul dari penyaluran bansos saat Pemilu maupun Pilkada. Namun setelah aturan penyetopan bansos diterapkan, konflik dalam pelaksanaan Pemilu pun berkurang.

"Tadinya itu kan semua khawatir akan disiram oleh bansos. Tapi ketika ada itu maka mengerem. Ketika mengerem maka aduannya lebih berkurang, potensi konfliknya juga berkurang," ujar dia.

Kemendagri, lanjut dia, terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan konflik Pemilu termasuk dari adanya praktek politik uang.

Menko Cak Imin: Rekening Penerima Bansos Terindikasi Judol Langsung Ditutup

"Tapi kan itu hanya salah satu instrumen saja. Tapi ke depan tentu kita harus betul-betul pastikan bahwa politik uang ini bisa dijaga dalam berbagai hal. Itu bansos ini salah satu bentuk saja, tetap ada banyak format-format lain yang harus kita antisipasi ke depan," tuturnya.

Menko Cak Imin: Difabel, Lansia dan ODGJ akan Dapat Bansos Abadi
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di Malang

Wamendagri: Usulan Pilkada Dipilih DPRD Jangan Gara-gara Biaya Politik Mahal

Menurut Wamendagri, pilkada melalui DPRD tidak bisa disederhanakan seperti itu karena biaya politik yang mahal disebabkan karena banyak dimensi.

img_title
VIVA.co.id
27 Juli 2025