Banyak Pegawai BUMN Terima Bansos, Puan Minta Pemerintah Segera Verifikasi Data

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan verifikasi data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pemberian bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat.

Hal itu ditegaskan Puan merespons soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan adanya pegawai BUMN turut menerima bansos.

"Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting," kata Puan kepada wartawan, dikutip Selasa, 12 Agustus 2025.

Puan mengingatkan agar setiap proses program pemerintah berbasis data terkini. Dia menilai, verifikasi data merupakan prioritas utama sebelum pemerintah menjalankan atau mengubah suatu program.

"Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan," tutur dia.

Politikus PDIP ini juga mengingatkan jangan sampai masyarakat yang tidak berhak justru mendapatkan bansos dari pemerintah.

"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut," tutur Puan. 

"Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," tandas dia.

Untuk diketahui, PPATK mengungkap sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terindikasi menerima bansos. 

Temuan ini berasal dari hasil penelusuran PPATK terhadap salah satu bank penyalur. PPATK menemukan dari satu bank penyalur, terdapat 27.932 profil penerima Bansos yang merupakan pegawai BUMN.

Halaman Selanjutnya

"Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," tandas dia.