Tidak Dapat Gas 3 Kilogram, Warga Tangerang Teriak 'Tolong Pak Prabowo'

Tangerang, VIVA - Kelangkaan gas 3 kilogram atau gas bersubsidi di sejumlah daerah, termasuk Tangerang, membuat warga kebingungan. Bahkan, warga pun nekat mengikuti truk agen distributor atau penyalur gas bersubdisi tersebut, hingga tina di warung agen atau pangkalan resmi.

Seperti Maesaroh, warga Cikupa, Kabupaten Tangerang. Ia rela mengikuti truk distributor, hingga ke warung agen atau pangkalan yang ada di Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, demi mendapatkan gas tiga kilogram. Namun sayang, ia tetap tidak bisa mendapatkan gas bersubsidi tersebut lantaran kehabisan.

"Saya sudah nyari dari pagi, tadi ikutin truk, kirain bakal dapat, ternyata tetap kehabisan. Saya gak tahu lagi mau gimana, kalau mau ganti ke gas pink atau biru, terlalu mahal bagi kami orang kurang mampu," katanya.

Terlebih, gas bersubsidi itu tidak hanya digunakan ibu Mae untuk keperluan rumah tangga, namun juga diperuntukkan sebagai kebutuhan ia berdagang.

"Gas ini saya pakai juga buat jualan uduk malam. Kalau begini saya bingung. Yang ada saya rugi, mana bahan-bahan juga pada naik. Saya minta tolong pak Prabowo, ini bagaimana, mau beli gas susah, langka, kami harus apa," teriaknya usai tidak mendapatkan gas tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Diaperindag) Kabupaten Tangerang Resmiyati Marningsih mengatakan, pihaknya memastikan bisa tidak ada kelangkaan gas.

"Tidak ada kelangkaan, hanya saja berdasarkan surat edaran (SE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM). Bahwa elpiji 3 kilogram itu hanya sampai pangkalan saja tidak ke eceran. Jumlah distribusinya pun tidak berkurang, hanya memang tidak turun ke eceran. Kondisi ini yang memang belum sampai ke masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang bingung," ungkapnya.

Diketahui, untuk mendapatkan gas elpigi bersubsidi itu, masyarakat diminta mendatangi pangkalan atau warung agen gas, yang mana setiap orang hanya diperkenankan membeli satu tabung seharga Rp19 ribu dan wajib menyertakan fotokopi KTP. 

Iuran BPJS Mau Naik, Anggota DPRD Jakarta Sentil Pemerintah: Layanan Harus Ikut Membaik!

Anggota DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS harus dikaji ulang agar tak jadi beban baru bagi masyarakat, terlebih kelas menengah dan bawah.

VIVA.co.id

21 Juli 2025