DPR Sebut Pancasila Sedang Hadapi Tantangan Zaman

Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta mengatakan Pancasila sedang menghadapi tantangan zaman. Menurut dia, tantangan itu berwujud pada aktualisasi Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia.

"Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman baik itu dalam pemerintahan dan pembentukan hukum,” kata Wayan dalam keterangannya pada Jumat, 14 Februari 2025.



Ilustrasi Pancasila.

Photo :

• Andri Prasetiyo

Wayan mengatakan bahwa sendi-sendi kehidupan berbangsa saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta keadilan sosial belum bisa terwujud secara optimal.

"Saat ini permasalahan implementasi nilai-nilai Pancasila mempunyai banyak tantangan," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.

Sebagai contoh, kata Wayan, walaupun di dalam pembukaan UUD RI 1945, frasa keadilan disebut berulang kali, tetapi Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menimbulkan perdebatan karena mengedepankan efisiensi dan menomorduakan keadilan

"Masih ada kesenjangan yang sangat lebar, jurang antara si kaya dan si miskin masih menganga karena berbagai faktor yang ada," jelas dia.

Sementara itu, lanjut dia, berbagai UU seperti UU Penanaman Modal, UU Pertambangan, UU Perkebunan dan UU Kehutanan masih mendapat kritik secara luas, karena sebagian masyarakat menganggap UU tersebut lebih memihak kepada modal asing dan kurang berpihak kepada masyarakat. 

“Oleh karena itu, salah satu cara untuk menyikapi hal ini adalah dengan memajukan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.



I Wayan Sudirta.

Photo :

• Eduward Ambarita/VIVA.co.id

Wayan menjelaskan, bahwa pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi solusi dan prioritas nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis antara lain mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, tidak hanya sebagai mata pelajaran tapi dalam praktik keseharian.

“Menerapkan pendidikan karakter sejak dini, agar nilai-nilai luhur Pancasila tertanam dalam pola pikir dan perilaku generasi muda, memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi yang positif, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, dan menyiapkan generasi pemimpin yang berorientasi pada pelayanan,” kata Wayan.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, lanjut dia, berbagai UU seperti UU Penanaman Modal, UU Pertambangan, UU Perkebunan dan UU Kehutanan masih mendapat kritik secara luas, karena sebagian masyarakat menganggap UU tersebut lebih memihak kepada modal asing dan kurang berpihak kepada masyarakat.