Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang Walau Ada Instruksi dari Megawati

Malang, VIVA – Bupati Malang, HM Sanusi, tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang, meskipun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi larangan bagi kepala daerah dari partai tersebut untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Instruksi larangan itu tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan PDIP sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta kadernya menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang.

Namun, Sanusi tetap berangkat ke Magelang untuk mengikuti pembekalan yang berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025. Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri.

“Keberangkatan Abah Sanusi sudah direncanakan jauh sebelum terbitnya surat dari PDI Perjuangan. Jadi, beliau tetap mengikuti retret,” ujar Khusaeri, Jumat, 21 Februari 2025. 

Khusaeri yang turut mendampingi Sanusi dalam pelantikannya di Jakarta menegaskan, bahwa keputusan tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap partai. Tetapi lebih kepada penghormatan terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.

“Abah Sanusi tetap menghormati instruksi dari Ibu Megawati. Namun, retret ini telah dipersiapkan dengan matang dan merupakan bagian dari tugas kepala daerah,” katanya.

Sanusi sendiri merupakan Bupati Malang yang terpilih dalam Pilkada 2024 bersama wakilnya, Lathifah Shohib. Pasangan ini diusung oleh beberapa partai politik, di antaranya PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Gerindra, serta sejumlah partai non-parlemen seperti PSI.

“Tidak bisa diartikan bahwa keberangkatan beliau adalah bentuk pembangkangan terhadap partai. Ini lebih kepada komitmen terhadap agenda pemerintahan yang telah dirancang sebelumnya,” tutur Khusaeri.

Di Depan Prabowo, Cak Imin Usul Kepala Daerah Ditunjuk Pusat atau Dipilih DPRD

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi total.

VIVA.co.id

23 Juli 2025