Hasto Tantang KPK Periksa Keluarga Jokowi, Maruarar Sirait: Jangan Ada Intervensi

Jakarta, VIVA - Politisi Gerindra yang juga eks kader PDIP, Maruarar Sirait atau Ara merespons pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ara mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, semua warga negara wajib mengikuti proses hukum jika terseret sebuah kasus.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 21 Februari 2025.

Dia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada intervensi di setiap proses hukum yang terjadi. Setiap lembaga negara kata dia memiliki independensi yang wajib dihormati.

"Jadi jangan ada intervensi darimana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," tuturnya. 

Sementara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menanggapi dengan santai pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. 

Adapun, tantangan itu dikatakan Hasto setelah dirinya ditahan oleh komisi antirasuah terkait kasus korupsi dan perintangan penyidikan.

Jokowi menyatakan, bahwa jika memang ada fakta dan bukti hukum maka dirinya mempersilahkan. Ketika ditanya mengenai namanya yang kerap dikaitkan dengan kasus korupsi oleh Hasto, Jokowi kembali memberikan respons santai.

“Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan,” kata Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan di depan kediaman pribadinya di Solo Jawa Tengah pada Jumat, 21 Februari 2025.

KPK Ungkap Ada Rapat Kemenag dan Agensi Travel Sepakati Pembagian Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sempat ada rapat antara asosiasi agensi perjalanan haji dengan pejabat di Kementerian Agama (Kemenag).

VIVA.co.id

13 Agustus 2025