Mendagri Setuju Kepala Daerah Kurangi Protokoler: Saya Sudah Keluarkan Surat Edaran
Jumat, 7 Maret 2025 - 15:20 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sepakat dengan saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kepala daerah mengurangi penggunaan protokoler.
Tito mengaku sudah mengeluarkan instruksi usai kepala daerah menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Instruksi itu terkait efisiensi anggaran.
“Setuju. Saya sudah keluarkan surat edaran. Setelah pelantikan tanggal 20, saya langsung meluarkan surat edaran,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025.
Kata Tito, surat edaran itu selaras dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta dirinya menyampaikan kebijakan efisiensi di setiap daerah. Ia juga memberikan rincian jelas mengenai apa saja yang wajib dihemat dalam APBD.
“Saya sudah mengeluarkan suratnya dulu tentang apa yang harus dilakukan. Dan kepala daerah boleh melakukan efisiensi Dan memberitahukan kepada DPRD," lanjut Tito.
Jelang Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
Photo :
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
"Itu untuk memberikan kekuatan kepala daerah agar boleh melakukan realokasi anggarannya, efisiensi,” ujar eks Kapolri itu.
Tito melanjutkan, surat tersebut menginstruksikan dengan jelas sesuai dengan yang dijelaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Di mana, ia meminta pengurangan anggaran untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK), acara seremonial hingga perjalanan dinas 50 persen.
“Itu semua saya tulis semua," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta pejabat kepala daerah untuk melakukan efisiensi sesuai arahan pemerintah pusat. Imbauan Setyo meminta pemda agar mengurangi protokoler.
Setyo menyindir penggunaan protokoler oleh kepala daerah jangan terlalu banyak.
"Mohon maaf. Protokoler sebaiknya dikurangi bapak ibu kepala daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi lah itu bagian dari efisensi. Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri ada ADC, ada operator, ada driver, ada co driver, ada co pilot, dan lain-lain, banyak sekali," kata Setyo Budiyanto di Gedung ACLC KPK, Rabu 5 Maret 2025.
Baca Juga :
Komisi III DPR Soroti Rencana KPK Buat Aturan Larang Tahanan Pakai Masker: Rawan Digugat
Pun, dia mencontohkan saat menghadiri retreat kepala daerah di Akmil Magelang. Dia mengaku dirinya datang hanya berdua saja.
Ia menyinggung dengan protokoler yang banyak melibatkan orang akan memakan anggaran.
"Bayangkan kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu. Ya saya kemarin ke Magelang hanya berdua aja tuh. Baik-baik saja. Alhamdulilah, lancar. Tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu soal efisiensi," ujar Setyo.
Alasan KPK Minta Tambah Anggaran Rp1,34 T, Buat Penindakan dan Pencegahan Korupsi
Alasan KPK minta tambah anggaran Rp1,34 T untuk penindakan hingga pencegahan korupsi.
VIVA.co.id
15 Juli 2025
