17,9 Juta Orang Mudik ke Jawa Tengah, 12 Ribu Polisi Bakal Kerja Keras
- VIVA/Teguh Joko Sutrisno
Semarang, VIVA – Jawa Tengah bersiap menyambut kedatangan pemudik pada arus mudik 2025. Diperkirakan akan ada 17,9 juta orang yang datang ke Jawa Tengah.
Arus mudik lebaran diprediksi akan mulai terasa pada 22 atau 24 Maret 2025. Hal ini seiring dengan diterapkannya kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025.
Sementara puncak arus mudik diprediksi 28-31 Maret 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi
- Teguh Joko Sutrisno
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan perbaikan jalan provinsi, nasional dan kabupaten kota di wilayahnya berjalan sesuai rencana.
Ia menyebutkan, jalan provinsi perbaikannya sudah 99,9 persen, jalan nasional 100 persen, dan kabupaten/kota 79,5 persen.
"Kira-kira sepekan lagi clear," kata Luthfi setelah memimpin Rakor Forkopimda Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Mudik dan Arus Balik di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin, 17 Maret 25.
Pihaknya telah bekerjasama dengan Polri untuk rekayasa lalu lintas saat arus mudik. Rencananya, jalur one way secara nasional akan diberlakukan mulai dari Cikarang hingga Kalikangkung.
Selanjutnya Jawa Tengah akan memberlakukan one way dari Kalikangkung hingga Bawen. Sebab, diperkirakan akan ada 1,8 juta kendaraan yang akan masuk Jateng.
"Kami meminta kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk mengantisipasi titik-titik kemacetan di pintu-pintu tol dan rest area. Di masing-masing perempatan dibikin searah, juga perbanyak papan penunjuk arah," ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo memaparkan sebanyak 52 persen masyarakat Indonesia atau sekitar 146 juta diperkirakan akan melakukan mudik lebaran. Dari jumlah itu, sepertiganya akan melintas di Jawa Tengah. Untuk itu, sebanyak 12.322 personel akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan.
Laporan: Teguh Joko Sutrisno
Gubernur Jateng Sentil Bupati Pati Sudewo soal PBB Naik 250 Persen: Jangan Bebani Rakyat!
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bupati Pati Sudewo untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen
