KPK Minta Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Ajudan Hasto

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak keseluruhan praperadilan yang diajukan ajudan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, hari ini, Selasa, 8 April 2025.

Dia menjelaskan bahwa penggeledahan dan penyitaan terhadap Kusnadi yang dilakukan penyidik KPK berkaitan dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang sama dengan perkara Hasto.

“Penggeledahan dan penyitaan itu berdasarkan surat perintah penyidikan di antaranya surat surat petintah penyidikan jadi dasar penggeledahan dan penyitaan, dan beberapa barang bukti yang dikuasai pemohon (Kusnadi),” ujar Iskandar.

“Berkas perkara surat perinrah tersebut sudah dinyatakan lengkap, dan telah diajukan pelimpahan saat 7 Maret 2025,” sambungnya.

Karena itu, Iskandar berharap Hakim tunggal Samuel Ginting bisa menggugurkan praperadilan Kusnadi secara menyeluruh.

“Berdasarkan hasil tadi, kami sampaikan kami dari kuasa termohon (KPK) berkenaan fakta-fakta hukum tadi, kami menghendaki agar permohonan praper ini gugur,” imbuhnya.

Diketahui, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Atas penyitaan itu, Kurnadi dan penasihat hukumnya mengajukan praperadilan. Tim hukum Kusnadi juga melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Selain itu, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

Tidak berhenti disitu, ia bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK. 

Kusnadi merasa Rossa Purbo Bekti telah bersikap sewenang-wenang dan merugikan dirinya saat peristiwa penyitaan dan penggeledahan.

Akan tetapi, laporan dugaan terjadinya perampasan kemerdekaan serta perampasan barang milik pribadi tersebut ditolak pihak Bareskrim. 

Setalah pihak Kusnadi berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, mereka justru disarankan praperadilan di pengadilan.

Dana Pasca Tambang Rp168 M di Bintan Diduga Raib, Aktivis Minta Prabowo Turun Tangan

Aktivis desak Presiden Prabowo usut dugaan korupsi Rp168 miliar di Bintan. Nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad disorot. Gerindra dan penegak hukum ikut disindir keras.

VIVA.co.id

29 Juli 2025