Anis Hidayah Gantikan Atnike Nova Jadi Ketua Komnas HAM
- Antara
Jakarta, VIVA -Â Anis Hidayah resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menggantikan pejabat sebelumnya, Atnike Nova Sigiro.
Sementara, Atnike Nova Sigiro kini menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM yang sebelumnya dijabat oleh Anis Hidayah.
Berdasarkan keterangan resmi, rotasi jabatan ini merupakan hasil Sidang Paripurna Komnas HAM yang tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 pada Rabu, 7 Mei 2025.
"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komnas HAM dalam rangka pemilihan pimpinan dan subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2,5 tahun paruh kedua periode 2022–2027," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Henry Silka Innah dilansir Antara pada Jumat, 9 Mei 2025.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah
- Antara
Dia menjelaskan rotasi dilakukan sebagai implementasi Pasal 22 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM.
Merujuk pasal dimaksud, kata dia, masa jabatan ketua dan wakil ketua Komnas HAM ialah dua tahun enam bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali melalui sidang paripurna.
Sementara, posisi Wakil Ketua Eksternal kini dijabat oleh Putu Elvina menggantikan Abdul Haris Semendawai, lalu Wakil Ketua Internal dijabat oleh Prabianto Mukti Wibowo menggantikan Pramono Ubaid Tanthowi.
Berikut susunan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM saat ini.
Ketua: Anis Hidayah
Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina
Wakil Ketua Internal sekaligus Komisioner Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai
Komisioner Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM sekaligus Komisioner Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi
Komisioner Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian
Wamen HAM Jawab Desakan PBB soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Aksi Demo
Wamen HAM Mugiyanto menegaskan pemerintah sudah selidiki dugaan pelanggaran HAM saat demo ricuh tanpa menunggu desakan PBB, termasuk kasus Affan Kurniawan.
