Tersinggung Pernyataan Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walk Out Paripurna DPRD Jabar

Bandung, VIVA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat menyatakan walk out dalam rapat paripurna yang mengagendakan usulan Raperda yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pandangan Gubernur atas usulan raperda yang disampaikan DPRD di Gedung DPRD Jabar, Jumat, 16 Mei 2025.

Sikap tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Memo Hermawan, saat menyampaikan interupsi di pembukaan rapat. Memo menyoal pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang dinilai mendiskreditkan DPRD Jabar.

Dalam rapat paripurna tersebut, Ia meminta kepada pimpinan DPRD Jabar agar memperbaiki marwah DPRD, dan menjaga hubungan harmonis antara Gubernur, Wakil Gubernur dan legislatif (red-DPRD Jabar).



Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar Memo Hermawan

Photo :

• DPRD Jabar

"Saya meminta juga sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk bapak Ono Surono, sebelum hubungan eksekutif dan legislatif membaik," kata Memo Hermawan yang diikuti perintah kepada seluruh anggota Fraksi PDIP agar walk out dari ruang rapat.

Rendahkan Marwah DPRD Jabar

Sebelumnya, anggota fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat juga dalam interupsinya di rapat paripurna, menyoal pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di acara Musrenbang pada 7 Mei 2025 lalu, yang mendiskreditkan lembaga DPRD dan anggota DPRD Jabar. 

"Dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat teman-teman anggota DPRD. Ternyata pada hari ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintah provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas, Gubernur tidak bisa berjalan sendiri bentuk Raperda," ujarnya

Doni lantas meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas pernyataan di forum rapat tersebut. 

"Ini negara. Ada lembaga yang namanya trias politika. Dia enggak bisa jalan sendiri. Sebelum ada klarifikasi dari Gubernur atas pernyataannya di acara Musrenbang, menurut saya, kita (DPRD) tidak perlu menyampaikan pandangan. Karena sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai, kita tidak ada Superman bisa jalan sendiri, negara ini dibangun juga tidak bisa sendiri," paparnya 

Terkait sikap walk out yang diambil fraksi PDIP, pimpinan rapat menghormati keputusan tersebut. 

"Kami sebagai pimpinan sangat mengormati dam memahani apa yang disampaikan PDIP dan insya Allah atas masukan dan keinginan tadi pimpinan DPRD akan mengkonsolidasikan usulan tadi untuk kita tindaklanjuti, insya allah," kata pimpinan sidang Iwan Suryawan.

"Kami menyadari bahwa kita semua harus saling menyadari dan memahami fungsi dan kedudukan masing-masing. Nampaknya kita perlu kembali duduk bersama dengan Gubernur dan DPRD secara kelembagaan sehingga bisa menyamakan kembali kesepahaman dalam menjaga tugas kita masing-masing," imbuhnya

Diketahui, Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025, dihadiri seluruh pimpinan DPRD Jabar dan 77 anggota dari 118 orang anggota DPRD Jabar. Sementara dari pemerintah provinsi diwakili Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Halaman Selanjutnya

"Dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat teman-teman anggota DPRD. Ternyata pada hari ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintah provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas, Gubernur tidak bisa berjalan sendiri bentuk Raperda," ujarnya