5 Tuntutan Driver Ojol yang Bakal Mogok Massal dan Demo Besok

Ilustrasi driver ojek online (ojol)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Jakarta, VIVA – Pengemudi ojek online atau ojol kendaraan roda dua dan empat, akan mogok massal dan melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa besok, 20 Mei 2025. Rencananya, sebanyak 25.000 massa ojol dari Pulau Jawa, Sumatera dan Jabodetabek, akan turun dalam aksi tersebut. 

Ojol di Jakarta Catat! Bakal Dapat Bonus dari Polda Metro Jaya Kalau Lapor Kejahatan di Jalan

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan aksi ini dilakukan sebagai upaya memperjuangkan hak dan keadilan para pengemudi ojol.

"Kami ojol R2 dan R4 sedang memperjuangkan hak dan keadilan atas tidak ada ketegasan dari pihak regulator dalam hal ini Pemerintah RI yang mendiamkan terjadinya pelanggaran regulasi secara berlarut-larut sejak tahun 2022 hingga saat ini maka Selasa 20 Mei 2025 adalah puncak kekecewaan rekan-rekan pengemudi online," kata Raden Igun dalam keterangannya, Senin, 19 Mei 2025.

Mulai Usut Pidana Ojol Affan Kurniawan, Bareskrim Blak-blakan Progresnya

Dalam aksi tersebut, pengemudi ojol juga akan menolak pesanan dan mematikan aplikasi. Dia meminta masyarakat tak melakukan pemesanan mulai pukul 00.00 sampai 23.59 WIB.

Adapun kata dia, terdapat lima titik aksi unjuk rasa puluhan ribu pengemudi ojol. Yakni di Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. 

Kementerian ESDM Tegaskan Ini soal Heboh Ojol Gak Boleh Isi BBM Pertalite

"Aksi akan dilakukan mulai jam 13.00 WIB hingga tuntutan GARDA diterima oleh pemerintah, DPR RI dan aplikator menyatakan setuju patuhi regulasi Pemerintah RI," tutur dia.

Raden Igun menuturkan, ada lima tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa besok, yakni:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.

2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.

3. Potongan Aplikasi 10 persen

4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll)

5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator dan YLKI.

Acara proyek Asia Low-Carbon Buildings Transition (ALCBT)

Pemerintah Dorong Proyek Emisi Rendah Karbon untuk Pembangunan di Masa Depan

Pemerintah kini mendorong proyek yang menuju emisi rendah karbon terhadap sektor pembangunan di Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
27 September 2025