Menko Yusril Bantah Indonesia Berunding Secara Rahasia dengan Israel

Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah pemberitaan media Israel Ynet yang menyebutkan bahwa telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel.

Pemberitaan itu menyebut perundingan dilakukan pada tahun lalu dalam rangka "menormalisasi" hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” jelas Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Kamis, 29 Mei 2025.

Yusril menilai istilah yang digunakan media Israel mengenai "normalisasi hubungan" antara Indonesia dan Israel tidak benar. Karena, kata dia, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.

Menurut Yusril, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. “Permintaan tersebut telah 
kami tolak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.

“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” jelasnya. 

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.

Yusril menyebut, isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

Indonesia tetap konsisten pada posisinya, yaitu mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Yusril.

Para Pemimpin Eropa Dukung Prancis Akui Palestina: Solusi Dua Negara Harus Ditegakkan

Langkah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang akan mengakui Negara Palestina pada September 2025 mendapat dukungan luas dari sejumlah pemimpin dunia, khususnya di Eropa.

VIVA.co.id

25 Juli 2025