Jelang Idul Adha, DPR Desak Pemerintah Gencar Sidak Penjualan Hewan Kurban Tak Layak

Jakarta, VIVA - Masyarakat diminta waspada terhadap maraknya penjualan sapi gelonggongan jelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah juga mesti harus aktif edukasi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Politikus PKB itu mendorong agar pemerintah bisa meningkatkan edukasi mengenai hewan kurban dan menindak tegas pihak penjual yang nakal. 

Daniel menyebut sapi gelonggongan jadi salah satu modus yang biasanya terjadi mendekati lebaran Idul Adha. Modus culas itu yakni sapi yang dijual jadi hewan kurban dipaksa minum air berlebih agar bobotnya tampak lebih berat saat ditimbang.

"Menjelang Hari Raya Idul Adha, lonjakan penjualan seperti sapi dan kambing membuka celah bagi praktik curang di lapangan. Praktik ini bukan hanya merugikan konsumen dari sisi ekonomi, tapi juga mengancam kesehatan publik," kata Daniel Johan, dalam keterangannya, Selasa, 3 Juni 2025. 

Daniel menambahkan Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini belum cukup responsif menghadapi persoalan hewan kurban gelonggongan. Dia mengkritisi demikian karena fenomena hewan kurban gelonggongan bukan hal baru dan selalu berulang setiap tahun. 

"Pemda khususnya dinas peternakan dan dinas kesehatan hewan harus mengambil langkah konkret, dalam menghadapi praktik penipuan ini," jelas Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu. 

Menurut dia, hewan kurban gelonggongan bukan sekadar persoalan moral pedagang. Namun, juga terkait dengan masalah sistem pengawasan.

 Daniel mengingatkan hewan yang dipaksa minum air dalam jumlah besar mengalami stres metabolik. Dampak lainnya yaitukerusakan organ yang membuat dagingnya cepat rusak dan tidak layak konsumsi.

"Bagi anak-anak, lansia, atau mereka yang memiliki masalah kesehatan, mengonsumsi daging seperti ini berisiko tinggi menimbulkan gangguan pencernaan bahkan infeksi," tutur Daniel. 

Lebih lanjut, dia mendorong Pemerintah agar melakukan inspeksi mendadak atau sidak secara masif di lokasi-lokasi penjualan hewan kurban. Sidak itu bisa dilakukan terutama di titik-titik rawan di kota besar. 

Pun, Daniel juga minta Pemerintah melibatkan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan. Upaya itu bukan hanya saat pemotongan tetapi sejak sebelum penjualan dilakukan.

Dia juga mendesak penerapan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan praktik curang, termasuk pencabutan izin usaha dan pelaporan pidana sesuai UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Publikasi daftar pedagang resmi dan lokasi penjualan bersertifikat, agar masyarakat tidak terjebak membeli hewan dari sumber yang tidak terpercaya," sebut Daniel. 

Selain itu, ia mendorong agar setiap lokasi penjualan hewan kurban wajib mengantongi sertifikasi dari dinas terkait. Kata dia, dan pemeriksaan kesehatan hewan harus menjadi prosedur standar menjelang hari raya besar.

Menurutnya, ibadah kurban tidak boleh dikotori oleh praktik culas yang mengorbankan kualitas dan keselamatan masyarakat. Ia mengingatkan agar sanitasi tempat penjualan dan penyembelihan hewan kurban harus menjadi perhatian.

Daniel bilang penting petugas yang berwenang harus aktif turun ke lapangan mengecek kesehatan dan kelayakan hewan kurban. 

"Termasuk kebersihan lokasi penjualan dan tempat penyembelihan. Ini harus dilakukan betul-betul, jangan cuma formalitas,” tutur Daniel.

Menurutnya, dalam persoalan ini, perlu negara hadir bukan hanya sebagai regulator di atas kertas. "Tetapi sebagai pelindung nyata dari praktik-praktik curang yang mengorbankan konsumen dan merusak makna ibadah," ujar Daniel.

PNM dan BAZNAS Antar Kurban dari Donasi Karyawan hingga ke Ujung Negeri

PNM bekerja sama dengan BAZNAS untuk menyalurkan hewan kurban secara tepat sasaran, khususnya ke daerah-daerah yang masih minim akses terhadap bantuan sosial.

VIVA.co.id

7 Juni 2025