Terkuak, Ada 5 Vendor Tersangkut Kasus Pengadaan Laptop Kemendikbudristek, Siapa Saja?
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Jakarta, VIVA – Kejaksaan Agung mengungkapkan, total ada lima vendor dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Namun hingga saat ini Kejagung masih belum mengungkap perihal identitas kelima vendor itu.
"Daftarnya ada lima (vendor). Nanti kita pastikan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar, Kamis, 5 Juni 2025.
Dia mengatakan, pihaknya masih belum tahu apakah lima vendor tersebut berkaitan dengan penyelenggara atau tidak. Tapi, hal-hal berkaitan lima vendor itu bakal didalami dalam proses penyidikan lanjutan.
"Vendor itu ada, tapi itu yang saya jadikan biarkan dulu itu menjadi bagian dari penyidikan. Kenapa? supaya penyidik ini fokus. Karena ini kan masih penyidikan umum," ujar dia.
Diketahui, Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun anggaran 2019-2023.
Harli Siregar menuturkan kasus tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.
“Bahwa benar jajaran Jampidsus ya melalui penyidik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan surat perintah penyidikan nomor 38 dan seterusnya tanggal 20 Mei 2025 telah meningkatkan status penanganan perkara, meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan, dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kemendikbud Ristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023,” kata Harli, Senin, 26 Mei 2025.
Dia menuturkan, dalam perkara tersebut, yang jadi objek terjadinya dugaan korupsi yakni pengadaan laptop dengan basis sistem operasi Chromebook alias Chrome OS dari Google.
Harli menuturkan laptop dengan jenis Chromebook dinilai tak efektif. Hal itu karena sebelumnya sudah pernah dilakukan uji coba pada tahun 2019 terhadap 1.000 unit.
Selain itu, dalam pengadaan laptop di Kemendikbud pada tahun 2019-2023 itu nyaris mencapai nilai Rp10 triliun.
“Dari sisi anggaran bahwa diketahui ada Rp9,9 triliun lebih, jadi hampir 10 triliun yang terdiri dari Rp3,582 triliun itu terkait dengan dana di satuan pendidikan, dan sekitar 6,399 triliun itu melalui dana alokasi khusus atau DAK,” kata Harli.
Tak Dibahas Prabowo Dalam RAPBN, Gaji PNS Tahun Depan Tak Naik?
Presiden Prabowo tak membahas soal kenaikan gaji PNS dalam pidato kenegaraan saat agenda RUU APBN 2026
