Literasi Pertahanan Nasional Penting, Founder Republikorp: RI Negara Kepulauan yang Besar
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Ajang Indo Defence 2024 jadi momen penting untuk mengajak publik lebih peduli terkait isu pertahanan negara. Literasi terkait pertahanan negara penting karena status RI sebagai negara kepulauan besar.
Demikian disampaikan Founder Republikorp Norman Joesoef dalan. Menurut dia, lewat Indo Defence bisa diketahui keterlibatan industri pertahanan swasta yang turut kontribusi kepada pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan bangsa.Â
Menurut Norman, komitmen pihaknya itu juga dilihat dengan menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui strategic cooperation agreement. Dia bilang, BNI ke depannya menyiapkan berbagai solusi yang dapat digunakan Republikorp untuk memperkuat kegiatan industri pertahanan.
Dia bilang dalam gelaran Indo Defence 2024 ini, Republikorp mengusung tema 'Arms of the Future'. Republikorp menghadirkan rangkaian kegiatan mulai dari instalasi interaktif, lokakarya edukatif dan inovatif dan sesi diskusi terbuka.Â
"Pertahanan bukan semata tugas militer, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, berbatasan dengan banyak negara, membutuhkan kesadaran kolektif untuk siap menghadapi tantangan geopolitik ke depan," kata Norman, dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juni 2025.
Dia senang dengan antusiasme saat hari terakhir penyelenggaraan Indo Defence. Sebab, booth Republikorp dipadati ribuan pengunjung yang antusias menyaksikan berbagai instalasi yang dihadirkan khusus dengan ukuran asli.Â
Seperti kapal Stealth Missile Boat dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) TB3. Dia bilang animo publik ini mencerminkan partisipasi aktif masyarakat yang positif.
Dia menegaskan kembali pentingnya pentingnya literasi pertahanan nasional sebagai bagian dari kesadaran berbangsa.Â
"Melalui keterlibatan generasi muda, pelajar, komunitas digital dan elemen masyarakat sipil, Republikorp mendorong tumbuhnya semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kedaulatan Indonesia berbasis pada informasi, edukasi dan pemahaman yang inklusif," tuturnya.